DPRD NTB Minta ITDC Akomodasi Pedagang Kecil di Tanjung Aan

Penataan di Tanjung Aan Bukan Penggusuran Paksa

Wahyu Moerhadi Nugroh, PGS General Manager The Mandalika, menegaskan penataan yang dilakukan adalah tertib ruang sesuai masterplan KEK Mandalika.

Baca Juga

DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat Deklarasikan Provinsi Pulau Sumbawa, Tagih Janji Fahri Hamzah

“Kami menegaskan kegiatan ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan penggusuran paksa, melainkan bagian penataan kawasan agar sesuai peruntukan dan tata ruang,” jelas Wahyu.

Tanah seluas 1.350 hektare tersebut dikelola ITDC berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2008 dan sudah memiliki Sertifikat HPL Nomor 49, 64, 80, 82, 83 sehingga statusnya sah secara hukum.

Penataan Berdasarkan Masterplan dan Regulasi

Penataan dilakukan untuk membuka ruang investasi sesuai masterplan KEK Mandalika serta hukum yang berlaku. ITDC menegaskan tidak ada kepemilikan lain di wilayah tersebut selain HPL milik mereka.

ITDC Buka Ruang Dialog dan Libatkan UMKM

Baca Juga

Mutasi Sekwan DPRD NTB: Humaidi Minta Hendra Amanah dan Inovatif

Dalam proses ini, ITDC juga menyediakan forum untuk berdialog dengan masyarakat dan UMKM terdampak. Hal ini bertujuan menjaga transisi yang adil dan meningkatkan kesejahteraan lokal.

“ITDC berharap masyarakat dapat memberikan dukungan dan kerja sama… agar tercipta iklim investasi yang kondusif di KEK Mandalika,” tambah Wahyu.

Manfaat Ekonomi untuk Masyarakat Lokal

Investasi di Tanjung Aan diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, peluang kemitraan UMKM, dan kontribusi positif terhadap PAD Lombok Tengah. ITDC juga akan melibatkan koperasi dan penyedia pelatihan untuk meningkatkan kualitas usaha lokal.

Editor : Purnawarman