Lalu Gita Ariadi Pindah ke Kemendagri, DPRD NTB: Plt Sekda Harus Ditunjuk Sekarang Juga

Baca Juga

Survei LSI Kemampuan Memimpin di Pilgub NTB: Lalu Iqbal 59,8%, Zul 53,9%, Rohmi 52%, Lalu Gita 33,1%

Pembahasan Perda RPJMD NTB, yang menjadi peta arah pembangunan lima tahun ke depan.

Pertanggungjawaban APBD 2024 dan penyusunan KUA-PPAS 2026 maupun Perubahan KUA-PPAS, krusial demi kesinambungan program.

Koordinasi lintas OPD dalam rangka percepatan investasi, digitalisasi layanan publik, dan penataan birokrasi.

Baca Juga

Lalu Gita-Sukiman Diterpa Isu Pecah Jelang Pilgub, Ini Bantahannya

Sekda selama ini menjadi ujung tombak implementasi kebijakan gubernur. Tanpa Plt Sekda yang berwenang penuh, pengambilan keputusan penting—misalnya persetujuan belanja daerah, validasi data e-government, dan penjaminan kelancaran layanan perizinan online—bisa tertunda.

“Kalau tidak segera diisi, bisa menghambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Apalagi Sekda adalah ujung tombak dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata politisi tersebut.

Proses Penunjukan Plt dan Seleksi Sekda Definitif

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budi Prayitno, menyatakan hingga kini belum menerima salinan SK fisik atau elektronik terkait mutasi Lalu Gita Ariadi. “Saya belum mendapatkan informasinya, sampai sekarang saya belum terima surat fisiknya,” ujarnya.

Baca Juga

Mendagri Tito Ungkap Lalu Gita Datang Temui Dirinya Langsung Utarakan Ingin Maju Pilkada

Ia menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan BKN dan Kemendagri untuk konfirmasi lebih lanjut. Bahkan, menurut Tri Budi, Sekda sendiri juga belum menerima salinan resmi SK.

Setelah salinan SK diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur), maka Gubernur NTB akan:

Menunjuk Plt Sekda NTB dari pejabat eselon II yang memenuhi syarat administratif dan kompetensi.

Baca Juga

Lalu Gita Ariadi Bocorkan Alasan Dirinya Diganti Tak jadi PJ Gubernur NTB Lagi

Mengusulkan nama Pejabat (Pj) Sekda definitif ke Kemendagri melalui mekanisme seleksi terbuka.

Menggelar seleksi terbuka jabatan Sekda NTB, melibatkan pansel independen, untuk memastikan transparansi dan mendapatkan figur inovatif serta mampu mendorong digitalisasi layanan publik, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas anggaran.

Tri Budi menambahkan, “Kalau pak Gubernur memanggil saya untuk segera kita gelar (pansel Sekda), oh segera kita gelar.” Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan proses seleksi Sekda definitif.

“Sekali lagi, gubernur harus segera Plt-kan Sekda untuk mendukung visi misi gubernur lima tahun ke depan,” harap Aminurlah.

Persiapan Pengganti Lalu Gita Ariadi

Lalu Gita Ariadi sendiri mengungkapkan kesiapan meninggalkan jabatan Sekda sebelum masa pensiunnya pada 1 November 2025.

“Sebelum Oktober saya sudah pensiun. Saya berupaya untuk selesai lebih cepat dan menyesuaikan diri di tempat baru, saya butuh juga kan,” katanya.

Ia menegaskan banyak sosok potensial yang mumpuni sebagai Sekda NTB berikutnya, asalkan memiliki:

Kapabilitas inovatif: mampu mendorong inisiatif digitalisasi pemerintahan, e-government, dan layanan publik berbasis teknologi.

Efektivitas dan produktivitas: responsif terhadap kebutuhan masyarakat, percepatan perizinan, serta pengelolaan anggaran sesuai prioritas pembangunan.

Integritas tinggi: bebas konflik kepentingan atau masalah hukum, untuk menjaga kepercayaan publik.

Kemampuan koordinasi lintas sektor: sinergi antar OPD, swasta, dan mitra pembangunan (misalnya lembaga donor, investor, maupun akademisi) demi percepatan realisasi program.

Praktik Terbaik dari Daerah Lain

Sebagai tambahan informasi, beberapa provinsi lain di Indonesia menerapkan:

Mekanisme “on call”: penunjukan Plt Sekda dilakukan segera setelah jabatan kosong, tanpa menunggu proses administratif yang berlarut.

Pansel independen melibatkan unsur akademisi, asosiasi profesi, dan lembaga antikorupsi untuk menyeleksi calon Sekda definitif.

Pemanfaatan teknologi: sistem monitoring real-time untuk proyek pembangunan dan anggaran, yang membutuhkan Sekda sebagai pengendali kebijakan.

Pelatihan transisi: pejabat Plt Sekda mendapatkan pelatihan intensif singkat agar cepat memahami isu-isu strategis, terutama digital governance dan reformasi birokrasi.

NTB dapat mengadopsi praktik ini agar penunjukan Plt dan seleksi Sekda berjalan cepat, tepat, dan transparan.

Pentingnya Percepatan Pengisian Jabatan Sekda

Menjamin Kelancaran Layanan Publik: misalnya perizinan OSS, pelayanan kesehatan digital, maupun program bantuan sosial berbasis e-KTP.

Menjaga Akuntabilitas Anggaran: Sekda berperan dalam menandatangani pengesahan anggaran, validasi DAK/DID, serta memastikan efisiensi belanja daerah.

Mempertahankan Momentum Investasi: investor dan mitra pembangunan cenderung menunggu kepastian kepemimpinan birokrasi sebelum menanamkan modal.

Dukungan Program Nasional: misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program vaksinasi, penanggulangan bencana, dan digitalisasi layanan desa, memerlukan koordinator handal.

Kesiapan Menyambut Agenda Besar: seperti event olahraga, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur—butuh Sekda yang langsung dapat mengeksekusi instruksi Gubernur.

Sistem Pemantauan Proses Seleksi: publik dapat diberi akses informasi progres pansel Sekda melalui portal resmi dan media sosial Pemprov NTB.

Dialog Publik Terbatas: mengundang tokoh masyarakat, akademisi, dan profesional untuk masukan kriteria Sekda, agar lebih responsif pada kebutuhan lokal.

Evaluasi Kinerja Plt Sekda Secara Berkala: laporkan hasil capaian harian/mingguan, sehingga transparansi dan akuntabilitas terjaga.

Integrasi dengan E-Government Nasional: pastikan Sekda baru memahami roadmap digitalisasi nasional, sehingga NTB dapat segera mengimplementasikan layanan cerdas (smart province).

Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi: melibatkan KPK atau Inspektorat Provinsi dalam memonitor proses seleksi untuk menekan risiko nepotisme atau konflik kepentingan.

Editor : Purnawarman