100 Hari Kerja Iqbal-Dinda Dikritik, Ini Respons Elegan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri

LOMBOK, iNewsLombok.id – Dalam momentum 100 hari kerja pasangan Gubernur NTB H. Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Dinda), beragam masukan dan kritik mulai bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama melalui diskusi terbuka seperti mimbar bebas dan forum kampus.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur NTB memberikan respon terbuka dan elegan melalui unggahan Facebook pribadinya, @LangkahIDP.
Dalam unggahan tersebut, Dinda menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah aktif menyampaikan pandangan terhadap kinerja mereka selama tiga bulan pertama memimpin NTB.
“Terima kasih untuk setiap saran, masukan dan kritik yang disampaikan kepada kami IQBAL - DINDA sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tulisnya, dikutip Selasa (3/6/2025).
Selain menanggapi kritik, Ummi Dinda – sapaan akrabnya – juga mengungkapkan apresiasi kepada sahabat, keluarga, dan masyarakat yang selama ini terus memberikan dukungan moral dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur.
“Terima kasih kepada seluruh sahabat, saudara, dan keluarga Umi tercinta yang sampai saat ini masih bersama saling mendoakan dalam kebaikan, memberikan dukungan dan support luar biasa untuk Umi dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur NTB,” lanjutnya dalam unggahan tersebut.
Dinda menekankan bahwa dukungan moril seperti itu sangat penting untuk menjaga semangat dalam mewujudkan program-program prioritas yang telah dirancang sejak awal masa jabatan.
Menutup unggahannya, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan permohonan maaf kepada para warganet yang komentarnya belum sempat ia balas satu per satu. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh komentar telah dibaca dan dicatat sebagai bentuk perhatian dari masyarakat.
“Mohon maaf ya kalau semua komentar tidak bisa Umi bales semuanya, tapi Insya Allah tetap Umi lihat dan baca walau kesempatan membalasnya pada waktu tertentu saja,” ujarnya.
Meski belum dijabarkan secara resmi oleh Pemprov NTB, publik menyoroti beberapa isu seperti:
Reformasi birokrasi dan perampingan OPD
Program penanggulangan kemiskinan dan stunting
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan digitalisasi layanan publik
Upaya menekan angka pengangguran pasca-pandemi
Peningkatan tata kelola anggaran berbasis transparansi
Beberapa akademisi dari kampus di Mataram juga menyarankan agar pemerintah provinsi rutin menggelar diskusi publik untuk membangun sinergi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Editor : Purnawarman