Gubernur NTB Ajukan Perubahan OPD ke DPRD, Aktivis Soroti Dampaknya

LOMBOK, iNewsLombok.id – Aktivis senior Hasan Masat menanggapi rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diajukan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan daerah di tingkat kabupaten/kota agar tidak justru menyulitkan sinergi antar-instansi pemerintahan.

Baca Juga

Banggar DPRD NTB: Percepatan Jalan Bisa Lewat Nota Kesepakatan Gubernur dan DPRD

"Jangan hanya demi menyenangkan pemerintah pusat, sementara kebutuhan lokal tidak diantisipasi. Apakah ini akan bisa bersinergi dengan kabupaten/kota? Justru bisa jadi kontraproduktif," ujar Hasan Masat, Jumat (11/4/2025).

Ia menyoroti rencana penggabungan beberapa OPD, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam koordinasi pemerintahan daerah.

Editor: Purnawarman