Gubernur NTB Ajukan Perubahan OPD ke DPRD, Aktivis Soroti Dampaknya

LOMBOK, iNewsLombok.id – Aktivis senior Hasan Masat menanggapi rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diajukan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan daerah di tingkat kabupaten/kota agar tidak justru menyulitkan sinergi antar-instansi pemerintahan.

Baca Juga

Gedung DPRD NTB Akan Dipercantik, Gubernur Iqbal Siapkan Anggaran tahun 2026

"Jangan hanya demi menyenangkan pemerintah pusat, sementara kebutuhan lokal tidak diantisipasi. Apakah ini akan bisa bersinergi dengan kabupaten/kota? Justru bisa jadi kontraproduktif," ujar Hasan Masat, Jumat (11/4/2025).

Ia menyoroti rencana penggabungan beberapa OPD, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam koordinasi pemerintahan daerah.

Editor : Purnawarman