Hak Interpelasi DAK DPRD NTB Diduga Digembosi, Ada Indikasi Kejanggalan?

LOMBOK, iNewsLombok.id - Hak interpelasi DPRD NTB terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) diduga mengalami penggembosan oleh pimpinan dewan. Indikasi ini mencuat setelah surat dukungan interpelasi dari 14 anggota Fraksi yang sudah dikirim jauh-jauh hari, justru dibacakan setelah surat penolakan dari 5 fraksi dalam rapat paripurna.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Surya Bahari membacakan surat-surat yang masuk dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda. Namun, ada keanehan dalam urutan pembacaan.

Baca Juga

Dukung Hak Interpelasi, Fraksi Demokrat DPRD NTB: Rakyat Harus Tahu Alasan di Balik Kebijakan

"Surat dukungan interpelasi kami sudah dikirim lebih dulu, tapi justru surat penolakan yang dibacakan lebih awal. Ini praktik yang tidak fair," ujar anggota DPRD NTB, Hamdan Kasim (HK), dalam keterangannya, Rabu (5/2/2024).

Menurutnya, penolakan hak interpelasi memiliki ruang terpisah dan seharusnya tidak disampaikan bersamaan dengan dukungan interpelasi. Namun, dalam rapat tersebut, penolakan dari Fraksi PKS, PPP, PKB, ABNR, dan Gerindra justru dibacakan terlebih dahulu.

Editor: Purnawarman