Dukung Hak Interpelasi, Fraksi Demokrat DPRD NTB: Rakyat Harus Tahu Alasan di Balik Kebijakan

LOMBOK, iNewsLombok.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB menyatakan sikap resmi mendukung penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Dukungan ini ditegaskan dalam sidang paripurna DPRD NTB sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).

Dalam pernyataannya, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa interpelasi bukanlah langkah menjatuhkan pemerintah daerah, melainkan bagian dari kontrol demokrasi yang sah dan konstitusional.

Baca Juga

Hak Interpelasi DAK DPRD NTB Diduga Digembosi, Ada Indikasi Kejanggalan?

“Dalam demokrasi yang sehat, dialog kritis antara legislatif dan eksekutif adalah hal yang wajar, bahkan perlu,” tegas juru bicara Fraksi Demokrat di hadapan sidang paripurna, Kamis (18/4).

Menurutnya, ada sejumlah alasan kuat mengapa interpelasi perlu diajukan, di antaranya menjaga akuntabilitas kepala daerah, menjawab keresahan publik, menjalankan fungsi pengawasan DPRD, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah yang partisipatif.

Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan pemerintah. Masyarakat berhak tahu alasan di balik setiap kebijakan, apalagi jika kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi atau berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

“Kami ingin menegaskan bahwa DPRD bukan pelengkap pemerintahan, tapi representasi suara rakyat. Hak interpelasi adalah bentuk keberpihakan kami terhadap kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Fraksi Demokrat berharap Gubernur NTB bersikap kooperatif dan terbuka dalam menjawab interpelasi yang diajukan. Selain itu, mereka ingin proses interpelasi menjadi momentum evaluasi bersama dan penguatan kemitraan antara legislatif dan eksekutif.

Di akhir pandangannya, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa interpelasi bukan panggung politik, tetapi jalan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, sekaligus memastikan pemerintahan dijalankan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

Editor : Purnawarman