Bawaslu Lakukan Mitigasi Kerawanan Tinggi di Kota Bima saat Pilkada

KOTA BIMA,iNewsLombok.id - Tingkat kerawanan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024, masuk dalam kategori Kerawanan Tinggi oleh Bawaslu RI. Ketua Bawaslu Kota Bima Atina menyakini bahwa setiap pemilihan selalu aman dan semoga ditahun ini bisa diulangi.

"Selama ini, Kota Bima terkenal dengan penyelenggaraan Pemilihan yang aman, maka tahun ini pun pasti bisa,"optimisnya, Selasa (27/8/2024).

Baca Juga

Bawaslu: 400 Laporan Dugaan Netralitas ASN di Pilkada, Faktor Kedekatan Kepala Daerah dengan ASN

Status kerawanan tinggi ini resmi diluncurkan Bawaslu RI, Senin (26/8/2024) di Jakarta. Potensi kerawanan ini, menjadi rujukan Bawaslu se-Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. 

"Saat launcing Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Kota Bima masuk dalam daerah dengan kerawanan tinggi di NTB," ungkap Atina. 

Dalam penyampaian Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu RI, Lolly suhenty menjelaskan, pemetaan kerawanan ini harus diketahui oleh seluruh pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. 

Baca Juga

Pendaftaran Paslon Pilgub 2024 Hari Pertama Masih Nihil, Bawaslu NTB Lakukan Pengawasan Sesuai SOP

"Mudahan-mudahan, ini menjadi mitigasi yang bisa dilakukan oleh seluruh pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024," ungkap Atina, menirukan pernyataan Lolly Suhenty. 

Dengan adanya pemetaan kerawanan ini lanjut Atina, maka butuh kerjasama semua pihak untuk memitigasinya. Bawaslu tidak akan bisa sendiri dalam melakukan pengawasan, karena pesta demokrasi akan sangat dinamis. 

"Sukses dan tidaknya, aman dan tidaknya penyelenggaraan Pemilihan ini bukan hanya tanggungjawab satu lembaga saja, tapi kita semua," tegasnya.

Baca Juga

Diduga Selingkuh, Oknum Panwascam dan Staff Bawaslu di Lombok Barat Dilapor Istri Sah Minta Dipecat

Kordiv HP2H Kota Bima, Idhar menyebut bahwa, dengan adanya pemetaan ini maka Bawaslu Kota Bima akan lebih menggencarkan pencegahan potensi-potensi pelanggaran yang akan muncul selama penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024. 

Beberapa potensi kerawanan pelanggaran yang akan muncul yakni netralitas aparatur pemerintahan dan penyelenggara Pemilihan, praktik politik uang, polarisasi masyarakat dan dukungan politik, penggunaan media sosial untuk kontestasi, konteks keserentakan Pemilihan dan Pemilu, keamanan hingga kompetensi penyelenggara adhoc. 

"Ini semua yang telah dideteksi, menjadi pemetaan kerawanan dalam pemilihan tahun 2024 ini," terangnya.

Editor : Purnawarman