DPRD NTB Dukung Kebijakan Pj Gubernur Gita Ariadi Buat Kontroversi Evaluasi Stafsus di Era Zul-Rohmi

Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Penjabat Gubernur NTB kata Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini.

Baca Juga

Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Satriawandi Meninggal Dunia, Ini Kata Sahabatnya

Apalagi, keberadaan mereka kini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar. Bisa mencapai Rp2,5 miliar setahun.

Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

Pj Gubernur NTB Gita Ariadi dalam beberapa kesempatan menyebut akan melakukan normalisasi birokrasi tetapi tidak eksplisit menyebut stafsus. Dan kapan waktunya Gita tidak memberikan jawaban.

Baca Juga

DPRD Kritik Pedas Kinerja Pj Gubernur NTB: Hanya Wara-wiri Fokus Seremonial

”Kalau ada yang tidak efektif, tidak efisien, kita akan coba ini bisa bekerja menjadi lebih efektif dan lebih efisien, kerangkanya itu,” pungkasnya.

Editor : Purnawarman