DPRD NTB Dukung Kebijakan Pj Gubernur Gita Ariadi Buat Kontroversi Evaluasi Stafsus di Era Zul-Rohmi

MATARAM, iNewsLombok.id - Anggota DPRD NTB H Najamudin Moestofa mendukung langkah Penjabat (Pj) Gubernur Gita Ariadi mengevaluasi staf khusus (Stafsus) di era Zul-Rohmi.

”Karena itu, kita suarakan agar Penjabat Gubernur NTB mengevaluasi dan memberhentikan Staf Khusus tersebut,” tegasnya.

Baca Juga

DPRD Sorot Pekerjaan Talud di Ruas Jalan Rembiga-Pemenang Amburadul,Plh Kadis PUPR NTB Beri Bantahan

Najam menyebut sebagai birokrat murni yang kini mendapat amanah memimpin daerah, Pj Gubernur tidak perlu balas jasa pada pihak manapun.

"Karena itu, tidak harus pula muncul rasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk memberhentikan Staf Khusus tersebut,"ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD NTB ini mengingatkan Gita untuk bertindak netral dan profesional. Pj memiliki dua pekerjaan besar, yakni membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang belum maksimal selama pemerintahan Zul-Rohmi.

Baca Juga

Megawati Lestari Srikandi Partai Golkar Jabat Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Ini Komitmennya

“Pj Gubernur harus netral dan independen. Dia bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses politik. Pj Gubernur merupakan birokrat murni yang hanya sementara mengisi jabatan politik,” terang Najam.

Najam membeberkan banyaknya staf khusus yang diangkat oleh Zul-Rohmi, yang berada di SKPD lingkup Pemprov NTB. Jumlah staf khusus yang lebih dari 40 orang kata Najam, tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Penjabat Gubernur NTB kata Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini.

Baca Juga

DPRD NTB Resmi Bentuk 8 Fraksi, Berikut Susunannya

Apalagi, keberadaan mereka kini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar. Bisa mencapai Rp2,5 miliar setahun.

Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

Pj Gubernur NTB Gita Ariadi dalam beberapa kesempatan menyebut akan melakukan normalisasi birokrasi tetapi tidak eksplisit menyebut stafsus. Dan kapan waktunya Gita tidak memberikan jawaban.

Baca Juga

Demo Mahasiswa soal RUU Pilkada di DPRD NTB Beringas, Polisi Bubarkan dengan Tembakan Water Cannon

”Kalau ada yang tidak efektif, tidak efisien, kita akan coba ini bisa bekerja menjadi lebih efektif dan lebih efisien, kerangkanya itu,” pungkasnya.

Editor : Purnawarman