Akses Jalan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Rampung, Ini Respon SJP Anggota Komisi V DPR RI

Baca Juga

Butuh Lima Tahun, Komisi V DPR RI Ingin Pembangunan Bendungan Mujur Dimulai Tahun 2023

Sebaiknya, Pemerintah fokus pada solusi operasional KCJB yang akan di launching bulan Agustus ini. Pemerintah harus mengantisipasi segala hal agar keselamatan dan kelancaran perjalanan penumpang terjamin.

"Jangan sampai ada pembangunan yang tertinggal lagi,"tegasnya.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, lambannya penyelesaian infrastruktur pendukung berupa akses jalan dari dan menuju Stasiun Karawang lantaran pembangunan baru difokuskan di Stasiun Padalarang dan Tegalluar. Di pihak lain, Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku geram dengan PT KAI (Persero), lantaran akses stasiun KCJB ke jalan tol dan jalan utama tersebut baru dibangun pada akhir November 2022 dan baru selesai akhir tahun ini.

Otomatis, pembangunan akses jalan tersebut menjadi lamban, tidak sinkron dengan operasional KCJB yang akan diresmikan Agustus tahun 2023 ini. Seperti diketahui konsorsium BUMN Indonesia untuk KCJB dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) terdiri dari PT Wijaya Karya (kepemilikan Saham 38%), PT Kereta Api Indonesia (25%), PT Jasa Marga ( 12%), dan PT Perkebunan Nasional VIII (25%). PTPN VIII dan Jasa Marga jelas memiliki Core Business yang jauh berbeda dengan bisnis KCJB memiliki total saham hampir 40% dalam konsorsium BUMN PT.PSBI.

Sedangkan PT. KAI sebagai pemilik Core Business yang sesuai malah hanya memiliki 25% saham di Konsorsium. Walaupun saat ini dengan PMN yang diberikan pada PT. KAI menempatkan PT. KAI sebagai pemimpin konsorsium tetapi perancangan awal konsorsium ini terlihat bahwa proyek ditangani oleh BUMN yang bukan ahli di bidang Perkeretaapian.

Kekacauan pelaksanaan proyek ini juga telah menyebabkan pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 18 triliun (kurs rupiah Rp 15.000).

Editor : Purnawarman