Dukungan serupa datang dari Fraksi Partai Golkar. Anggota DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut 13 legislator dari fraksinya telah menyampaikan keinginan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.
“Kami mewakili beberapa anggota, ada 13 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang terhimpun sampai hari ini yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapatnya dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR,” kata Doli.
Menurut Doli, usulan tersebut muncul di tengah dinamika hukum dan politik, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan legitimasi jabatan wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa pihaknya turut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Dalam rincian yang disampaikan, jumlah anggota NasDem yang mengusulkan tercatat sebanyak 19 orang.
“Kami dari Fraksi Nasdem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat. Adapun kalau mungkin dibacakan tidak semuanya. Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan Ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” kata Sugeng.
Dari Fraksi Partai Gerindra, anggota DPR Azis Subekti menyampaikan bahwa 11 legislator ikut mengajukan usulan tersebut. Ia mengatakan fraksinya terlebih dahulu mendengarkan dan mencermati berbagai aspirasi masyarakat sebelum mengambil sikap.
“Saya Aziz Subekti, nomor anggota A112, mewakili 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk memberikan pembicaraan di forum ini. Bapak, Ibu sekalian, kenapa kami mengambil waktu yang terakhir, karena kami ingin mendengar, mencermati, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” kata Azis.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut merupakan langkah politik yang diusulkan sejumlah anggota DPR. Namun, usulan itu tidak serta-merta berarti Gibran telah dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
