LOMBOK, iNewsLombok.id – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026–2029. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) tersebut telah diserahkan kepada Gubernur NTB, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan dokumen hasil seleksi ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh tahapan pemilihan di tingkat legislatif. Selanjutnya, Gubernur NTB akan memproses penetapan melalui Keputusan Gubernur sebelum melantik tujuh anggota KPID terpilih.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Isvie Rupaeda, mengatakan penentuan tujuh nama tersebut dilakukan berdasarkan sistem pemeringkatan. Proses seleksi, kata dia, telah dilaksanakan melalui tahapan yang panjang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas. Hari ini, kami telah menyampaikan 7 (tujuh) nama-nama yang lulus hasil pemeringkatan kepada Bapak Gubernur NTB untuk segera ditetapkan secara administratif dan dilantik. Nama-nama tersebut antara lain Abdul Muluk, Damhuji, Junardi, Jhoni Sutangga, S.FIL.I., Lina Komalasari, Maharja Sani, dan Muammar Kadaffi, S.H.," ujar Isvie dalam keterangannya di Mataram.
Ia menjelaskan, proses seleksi anggota KPID NTB periode 2026–2029 telah dimulai sejak pertengahan tahun melalui Tim Seleksi (Timsel). Pelaksanaannya didukung Sekretariat Tim Pelaksana serta tim asesor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB.
Sejumlah tahapan telah dilalui para peserta, mulai dari pendaftaran dan seleksi administrasi, uji kompetensi yang meliputi tes tertulis, psikologi, dan wawancara, hingga rapat pleno Timsel serta Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPRD NTB.
Melalui tahapan pendalaman visi, misi, dan integritas dalam Fit and Proper Test, DPRD NTB kemudian menetapkan tujuh nama berdasarkan hasil pemeringkatan.
Isvie berharap para anggota KPID yang nantinya dilantik dapat segera menjalankan tugas secara maksimal. Mereka diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap isi siaran, menjaga mutu informasi yang diterima masyarakat, serta mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat dan edukatif di NTB.
Penetapan anggota KPID NTB periode 2026–2029 ini menjadi bagian penting dalam memastikan fungsi pengawasan penyiaran di daerah berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
