Mori juga menyoroti optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengolahan data melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) senilai Rp157,519 miliar. Menurutnya, program tersebut tercatat memiliki tingkat penyerapan 99,9 persen atau hanya menyisakan sekitar Rp4 juta.
Angka tersebut dinilai Mori perlu dijelaskan lebih mendalam, terutama mengenai mekanisme pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan, serta alasan tingkat serapan dapat mencapai hampir 100 persen.
"Dari yang saya catatkan, dari keseluruhan 585 miliar, terserap 99,2 persen. Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada yang 157 miliar, hanya tersisa 4 juta," ucap dia.
Selain program tersebut, Mori mempertanyakan pengadaan peralatan pemantauan dampak gempa bumi berupa intensitimeter dan accelerograph melalui IDRIP. Dari anggaran Rp28,572 miliar, penyerapan disebut mencapai Rp28,481 miliar.
Pengadaan peralatan pemantauan gempa bumi dan tsunami melalui program yang sama juga menjadi perhatian. Dari anggaran Rp50,228 miliar, realisasi yang disebut Mori mencapai Rp50,178 miliar.
Mori meminta evaluasi tidak berhenti pada angka serapan. Menurut dia, Komisi V perlu melihat apakah tingginya realisasi anggaran tersebut telah berjalan sesuai proses pengadaan dan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang digunakan.
"Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita tunda, sambil kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026. Kami tidak ingin apa yang terjadi di tahun 2025, yang ini kalau menurut saya sudah patut kita tingkatkan ini ke dalam Panja," kata Mori.
Mori berharap pendalaman tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran BMKG sebelum pembahasan anggaran tahun berikutnya dilanjutkan.
Anggaran BMKG 2027
Dalam pemaparan resmi BMKG pada RDP 8 September 2026, pagu efektif BMKG tahun 2026 tercatat Rp2,463 triliun. Sementara itu, pagu anggaran BMKG untuk 2027 tercatat sebesar Rp2,5228 triliun. Angka tersebut terdiri atas sekitar Rp1,243 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp1,280 triliun untuk program meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
BMKG sebelumnya juga menjelaskan bahwa pagu awal 2026 mencapai sekitar Rp2,675 triliun, kemudian mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk tambahan PNBP, pergeseran anggaran, pemblokiran, dan tambahan anggaran. Per 13 Agustus 2026, pagu efektif tercatat Rp2,463 triliun.
Untuk 2027, BMKG merencanakan sejumlah program, antara lain Sekolah Lapang Gempa Bumi dengan sasaran 2.370 peserta, penguatan Sekolah Lapang Iklim, pemeliharaan 1.914 unit peralatan di daerah dan 314 unit di pusat, serta penguatan infrastruktur radar, pengamatan kelautan, satelit, dan sistem peringatan dini banjir pesisir.
Dalam RDP tersebut, Komisi V DPR RI juga menyetujui secara resmi pagu anggaran RAPBN 2027 BMKG sebesar Rp2.522.814.936.000. Namun, DPR dan BMKG tetap menyepakati adanya RDP lanjutan untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran pada unit organisasi, fungsi, dan program Eselon I.
Dengan demikian, permintaan Mori untuk melakukan pendalaman muncul di tengah proses pembahasan anggaran BMKG 2027 yang secara kelembagaan masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai alokasi dan pelaksanaan program.
BMKG sendiri menyatakan anggaran 2027 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang beroperasi 24 jam sehari, termasuk pemeliharaan peralatan dan penguatan sistem peringatan dini.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
