LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat (PW GP Ansor NTB), Dr. Irpan Suriadiata, meminta Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat membantu pemulihan warga terdampak kebakaran di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Irpan menyarankan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mempertimbangkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan darurat dan proses pemulihan masyarakat korban kebakaran.
“Kami menyarankan kepada Bapak Gubernur NTB agar mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu masyarakat Dusun Sade yang terdampak kebakaran. Dalam situasi bencana seperti ini, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah secara cepat, tepat, dan nyata,” kata Irpan, Senin (24/8/2026).
Menurut dia, kebakaran bukan hanya menyebabkan kerusakan rumah dan kehilangan harta benda, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan sosial serta ekonomi warga. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi sekaligus menyiapkan skema pemulihan jangka menengah dan panjang.
BTT Dinilai Bisa Menjadi Instrumen Penanganan Darurat
Irpan menjelaskan, BTT merupakan salah satu instrumen dalam APBD yang dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan kebutuhan mendesak sesuai ketentuan hukum.
Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat, termasuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa.
Pengaturan teknisnya juga terdapat dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan tersebut mengatur mekanisme penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat, termasuk kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, evakuasi, hingga penampungan atau hunian sementara.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang tertimpa musibah harus menunggu terlalu lama karena persoalan administratif. Administrasi tetap harus tertib dan akuntabel, tetapi pemerintah juga harus memiliki kecepatan dan keberpihakan ketika rakyat menghadapi keadaan darurat,” tegasnya.
Irpan mendorong Pemprov NTB berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh instansi terkait untuk melakukan pendataan korban, verifikasi kerusakan serta menghitung kebutuhan pemulihan.
Menurutnya, pendataan yang akurat penting agar setiap bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
120 KK dan 320 Jiwa Terdampak
Kebakaran hebat melanda kawasan Desa Adat Sade pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebut sebanyak 120 kepala keluarga atau sekitar 320 jiwa terdampak bencana tersebut. Selain rumah warga, fasilitas seperti masjid, museum, lapak UMKM dan fasilitas umum lainnya juga ikut terbakar.
BPBD NTB juga melaporkan sejumlah bangunan permukiman di kawasan Desa Adat Sade terdampak kebakaran. Api berhasil dikendalikan setelah petugas gabungan melakukan penanganan hingga Minggu pagi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya telah turun langsung ke lokasi kebakaran. Ia memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan bencana tersebut.
Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim gabungan telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk mengenai sumber dan penyebab api.
Bukan Sekadar Membangun Rumah
Irpan menilai penanganan korban kebakaran Sade tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali rumah warga. Pemulihan harus mencakup kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, fasilitas publik, serta keberlangsungan aktivitas budaya masyarakat setempat.
“Pemulihan Dusun Sade bukan hanya persoalan membangun kembali rumah yang terdampak. Kita juga sedang menjaga ruang hidup masyarakat adat, warisan budaya, dan salah satu ikon pariwisata NTB. Karena itu, penanganannya harus cepat sekaligus tetap memperhatikan nilai dan karakter asli Dusun Sade,” ujarnya.
Bagi Irpan, karakter arsitektur tradisional dan kehidupan sosial masyarakat Sade harus menjadi pertimbangan dalam proses rekonstruksi. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat agar pembangunan kembali tidak menghilangkan identitas budaya kawasan tersebut.
Kebakaran juga berpotensi memukul aktivitas ekonomi warga yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata dan usaha kecil. Karena itu, pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan pekerja yang bergantung pada kunjungan wisatawan, dinilai perlu masuk dalam agenda pemerintah.
Ansor Ajak Semua Elemen Bergotong Royong
PW GP Ansor NTB turut mengajak masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta berbagai pihak untuk membantu korban kebakaran.
Irpan menilai dukungan pemerintah tetap menjadi kunci, tetapi solidaritas masyarakat diperlukan agar kebutuhan warga dapat segera terpenuhi sambil menunggu proses pemulihan dan pembangunan kembali kawasan terdampak.
“Musibah ini adalah duka kita bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat bergerak cepat. Negara harus hadir pada saat masyarakat membutuhkan, dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat harus kita kuatkan untuk membantu saudara-saudara kita di Dusun Sade agar segera bangkit dan pulih,” terang Dr. Irpan.
Catatan redaksi: Data jumlah bangunan terdampak di sejumlah laporan awal masih bervariasi karena proses pendataan dan verifikasi kerusakan berlangsung. Angka 120 KK/320 jiwa merupakan data yang disampaikan Pemkab Lombok Tengah pada 23 Agustus 2026.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
