LOMBOK, iNewsLombok.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/7/2026), dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani.
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penyidik adalah ruang kerja Bupati Lombok Barat dan ruang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Dari hasil penggeledahan tersebut, tim KPK terlihat membawa sedikitnya lima koper yang diduga berisi dokumen yang menjadi barang bukti.
Dokumen-dokumen tersebut diangkut menggunakan beberapa kendaraan minibus berwarna hitam. Tim penyidik meninggalkan Kantor Bupati Lombok Barat sekitar pukul 14.44 WITA, setelah melakukan penggeledahan selama sekitar empat jam, dimulai sejak pukul 09.30 WITA.
Selama proses berlangsung, penyidik tidak memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Usai keluar dari kompleks perkantoran, rombongan langsung bergerak menuju lokasi berikutnya.
Rombongan kemudian terbagi menjadi dua tim. Empat kendaraan menuju Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, sedangkan empat kendaraan lainnya bergerak ke Pendopo Bupati Lombok Barat.
Pengamanan di kedua lokasi dilakukan secara ketat oleh personel Brimob Polda NTB. Beberapa koper yang dibawa penyidik kembali diturunkan dan dibawa masuk ke dalam lokasi penggeledahan.
Di Pendopo Bupati, akses masuk diperketat. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menutup gerbang utama dan membatasi akses, termasuk bagi awak media.
Penyidik kemudian memeriksa sejumlah ruangan dan kamar di area pendopo. Selain itu, beberapa kendaraan yang berada di lokasi, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi, turut diperiksa.
Salah satu kendaraan yang menjadi perhatian adalah sebuah minibus berwarna cokelat yang sebelumnya disebut KPK memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diusut. Kendaraan tersebut juga menjadi bagian dari objek pemeriksaan penyidik.
Selama penggeledahan berlangsung, sejumlah orang yang berada di lingkungan Pendopo Bupati terlihat berbincang dengan penyidik selama proses penggeledahan berlangsung.
Sementara itu, di Kantor Dinas PUPRPKP Lombok Barat, kedatangan tim KPK juga menjadi perhatian para aparatur sipil negara (ASN). Penyidik langsung memasuki ruang Kepala Dinas yang sebelumnya telah dipasangi garis penyegelan oleh KPK.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Lombok Barat, H. Ahmad Saikhu, memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
"Seperti yang dilihat, masih proses," ujarnya singkat.
KPK Berwenang Menggeledah dan Menyita Barang Bukti
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik KPK memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan guna mencari alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Dokumen, perangkat elektronik, maupun barang lainnya yang diamankan dalam proses penggeledahan selanjutnya akan dianalisis sebagai bagian dari proses pembuktian.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum menyampaikan keterangan resmi mengenai jumlah barang bukti yang disita maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
