LOMBOK, iNewsLombok.id - Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2027 lebih awal dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, langkah administratif tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas fiskal daerah.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, mengatakan percepatan penyusunan dokumen anggaran memang membuka peluang agar program pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat.
Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari cepatnya proses administrasi.
"Penyusunan anggaran lebih awal memang memberikan ruang bagi percepatan pelaksanaan program. Tetapi, percepatan administrasi bukanlah indikator keberhasilan pembangunan. Yang harus diuji adalah apakah APBD mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, memperkuat kemandirian fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Edo, Sabtu (18/7/2026).
Ia menilai optimisme terhadap proyeksi APBD NTB 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp6,2 triliun perlu disikapi secara objektif.
Menurutnya, besarnya nilai anggaran belum tentu mencerminkan meningkatnya kekuatan ekonomi daerah apabila sumber pendapatannya masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.
"Fokus kita jangan hanya pada besarnya APBD. Yang lebih penting adalah kualitas struktur pendapatannya. Selama pertumbuhan PAD masih jauh tertinggal dibandingkan kenaikan dana transfer, maka fondasi fiskal daerah masih rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat," terangnya.
Edo menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda memperkuat kemandirian fiskal daerah masih menghadapi tantangan besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi yang lebih konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut, menurutnya, dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah, digitalisasi sistem penerimaan daerah, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, hingga pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru.
Selain sisi pendapatan, Edo juga mengingatkan agar peningkatan belanja daerah tidak sekadar berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap.
"Selama orientasi belanja masih berfokus pada penyerapan anggaran, bukan pada pencapaian hasil pembangunan, maka tambahan ratusan miliar rupiah belum tentu menghasilkan perubahan yang signifikan. APBD harus diukur dari outcome, bukan sekadar output administrasi,"terangnya.
Menurutnya, pembahasan APBD 2027 perlu disertai target pembangunan yang jelas dan terukur sehingga masyarakat dapat mengetahui dampak nyata dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan.
Target tersebut, lanjut Edo, harus mencakup penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, perbaikan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak ekonomi NTB.
"Publik tidak membutuhkan narasi bahwa anggaran naik. Publik membutuhkan bukti bahwa kesejahteraan juga ikut naik. Ukuran keberhasilan APBD bukan pada besarnya angka dalam dokumen anggaran, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat."
Ia menambahkan, pembahasan APBD 2027 semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD untuk melakukan reformasi fiskal secara lebih komprehensif.
Reformasi tersebut tidak hanya menyangkut pembagian alokasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap belanja publik mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal, meningkatkan produktivitas daerah, memperkuat daya saing investasi, serta menjaga ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang.
"Optimisme tentu diperlukan. Namun optimisme harus ditopang oleh data, indikator kinerja yang terukur, serta keberanian melakukan reformasi fiskal. Tanpa itu, kenaikan APBD hanya akan menjadi angka yang besar di atas kertas, tetapi belum tentu besar dampaknya bagi masyarakat."
Perlunya Memperkuat PAD
Sejumlah ekonom menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Penguatan PAD juga dinilai penting untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, optimalisasi potensi sektor pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi layanan perpajakan daerah menjadi langkah strategis yang dapat terus dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
