LOMBOK, iNewsLombok.id - Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2027 lebih awal dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, langkah administratif tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas fiskal daerah.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, mengatakan percepatan penyusunan dokumen anggaran memang membuka peluang agar program pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat.
Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari cepatnya proses administrasi.
"Penyusunan anggaran lebih awal memang memberikan ruang bagi percepatan pelaksanaan program. Tetapi, percepatan administrasi bukanlah indikator keberhasilan pembangunan. Yang harus diuji adalah apakah APBD mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, memperkuat kemandirian fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Edo, Sabtu (18/7/2026).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
