Sebagai bentuk apresiasi, Nadirah juga menyiapkan bonus uang tunai bagi peserta terbaik berdasarkan penilaian instruktur dan panitia.
Ketua Panitia Kursus Juri dan Route Setter Sertifikasi Lisensi C2 FPTI NTB, Tubsatun Azizulhaq, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan pintu masuk untuk memperoleh lisensi profesional di bidang perwasitan maupun penyusunan jalur panjat tebing.
"Terakhir sertifikasi tenaga ahli profesional bidang panjat tebing di NTB berlangsung 2010. Karena itu kami menggelar pelatihan ini sebagai langkah awal mencetak tenaga profesional baru," ujarnya.
Ia menjelaskan, lisensi C2 sudah masuk kategori profesional. Namun peserta belum langsung memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan.
Mereka masih harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari pre-test, post-test, ujian praktik, hingga menjalani tiga kali magang pada kejuaraan tingkat provinsi sebelum dinyatakan memenuhi syarat.
"Peserta mendapat waktu satu tahun untuk menyelesaikan tiga kali magang. Setelah itu pusat menerbitkan sertifikatnya," kata Tubsatun.
Menurutnya, minimnya jumlah kejuaraan panjat tebing di NTB selama ini menjadi tantangan tersendiri karena membatasi kesempatan peserta menjalani magang. Bahkan, sebagian calon juri dan route setter sebelumnya harus mengikuti magang di Bali maupun Jawa.
Untuk mengatasi kendala tersebut, FPTI NTB memanfaatkan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB sebagai wahana magang pertama. Setelah pelatihan berakhir pada 15 Juli, seluruh peserta langsung bergabung dalam kepanitiaan teknis cabang olahraga panjat tebing Porprov mulai 16 Juli.
Program sertifikasi ini melibatkan 22 peserta, terdiri atas 13 peserta jalur juri dan 9 peserta jalur route setter. Khusus peserta route setter, mereka masih harus menjalani magang sebagai asisten pembuat jalur sebelum dapat memperoleh lisensi profesional penuh.
Menariknya, seluruh biaya pelatihan ditanggung oleh FPTI NTB.
"Semua peserta kami gratiskan. Pengurus mengakomodasi seluruh kebutuhan pelatihan, termasuk instruktur dari pusat," terangnya.
Tubsatun menegaskan, tujuan utama pelatihan bukan sekadar mendukung pelaksanaan Porprov, melainkan membangun SDM panjat tebing NTB yang lebih kompeten dan berdaya saing.
Saat ini, NTB baru memiliki tiga tenaga ahli profesional yang tercatat dalam basis data nasional FPTI, sehingga kebutuhan akan juri dan route setter bersertifikat masih sangat besar.
"Saat ini yang terdaftar di NTB hanya tiga orang. Karena itu kami ingin memperbanyak tenaga profesional yang masuk database pusat," katanya.
Antusiasme terhadap program tersebut juga cukup tinggi. Seluruh kuota peserta terpenuhi hanya dalam waktu empat hari sejak pendaftaran dibuka.
Melihat tingginya minat tersebut, FPTI NTB berencana kembali menyelenggarakan pelatihan serupa agar semakin banyak pelaku panjat tebing, termasuk para senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di olahraga ini, memperoleh pengakuan profesional melalui sertifikasi nasional.
"Kami berharap pemerintah daerah, KONI, dan pihak terkait mendukung program pengembangan SDM ini. Karena sertifikasi menjadi bagian penting dalam jenjang karier juri dan route setter panjat tebing di Indonesia," katanya.
Peningkatan jumlah juri dan route setter bersertifikat menjadi bagian penting dalam pengembangan olahraga panjat tebing di NTB. Kehadiran tenaga teknis yang kompeten akan mendukung penyelenggaraan kejuaraan yang sesuai standar Federasi Panjat Tebing Indonesia maupun standar internasional.
Selain itu, kebutuhan juri dan pembuat jalur profesional diperkirakan terus meningkat seiring semakin banyaknya agenda kejuaraan daerah, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pekan Olahraga Nasional (PON), hingga seleksi atlet menuju kompetisi internasional.
Ketersediaan SDM bersertifikat juga menjadi salah satu indikator kesiapan daerah dalam menyelenggarakan event olahraga secara profesional.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
