LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sambirang Ahmadi, melayangkan kritik terhadap jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda tetang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB.
Menurut Sambirang, tanggapan pemerintah belum mencerminkan etika komunikasi kelembagaan karena tidak mengakomodasi seluruh masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. Ia menilai sejumlah isu penting yang disampaikan Fraksi PKS maupun fraksi lainnya tidak mendapatkan jawaban yang memadai.
"Etikanya mesti menyebut semua. Yang disampaikan oleh seluruh fraksi harus dijawab. Dalam jawaban ini hanya disebut PKB dan PKS, tetapi tidak semua substansi yang kami sampaikan dijawab, sehingga tidak terwakili," tegas Sambirang usai rapat paripurna, Kamis (25/6/2026).
Ia menjelaskan sedikitnya ada tiga persoalan strategis yang semestinya mendapat perhatian pemerintah daerah, yakni tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), perkembangan penanganan stunting, serta capaian Program Desa Berdaya yang telah berjalan sekitar satu tahun.
"Soal langkah-langkah bagaimana menjaga SILPA yang terlalu besar. Sekarang (APBD 2025, red) naik dari Rp167 miliar menjadi Rp431 miliar. Apa langkah-langkahnya supaya tidak terulang lagi. Yang kedua progres penurunan stunting. Sudah satu tahun berjalan APBD intervensi Desa Berdaya itu progresnya seperti apa, minimal ada sehingga kita optimis dengan pemerintah saat ini," ujarnya.
Selain itu, Sambirang juga menyinggung komitmen Gubernur NTB yang sebelumnya menyatakan selalu membawa dokumen RPJMD agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
"Ke depan akan bisa mewujudkan seluruh mimpi-mimpi yang tertuang dalam RPJMD. Pak Gubernur sudah bilang, saya sampai bawa ke tempat tidur RPJMD supaya OPD-OPD ini inline RKA-nya dengan apa yang saya pikirkan. Kita tidak melihat person gubernur atau wakil gubernur, tetapi melihat pemerintah provinsi secara keseluruhan," katanya.
Senada dengan Sambirang, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN Muhammad Aminurlah juga mempertanyakan jawaban pemerintah yang dinilai hanya mengakomodasi sebagian kecil pandangan fraksi.
"Hanya empat fraksi yang dijawab," tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, menjelaskan bahwa besarnya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah program yang belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
"SILPA tentunya ada program yang tidak terlaksana dengan tuntas, ada yang terkait waktu dan beberapa hambatan. Pada intinya setiap masukan yang diberikan oleh fraksi menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk bisa bekerja dengan baik," ungkapnya.
SILPA Menjadi Sorotan DPRD
Dalam pengelolaan keuangan daerah, SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada akhir tahun. Besarnya SILPA sering menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program maupun rendahnya serapan anggaran.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah melakukan evaluasi agar perencanaan dan eksekusi program pembangunan lebih efektif.
Selain persoalan SILPA, penanganan stunting dan implementasi Program Desa Berdaya juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD.
DPRD berharap pemerintah dapat menyampaikan capaian program secara terukur sehingga masyarakat memperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
