Masyarakat khawatir perubahan struktur tanah dapat berdampak terhadap kestabilan lahan, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang berpotensi meningkatkan risiko longsor maupun perubahan aliran air.
Sebagai bentuk keberatan, warga sempat melakukan penutupan akses menuju lokasi. Mereka menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan lahan pertanian sekitar.
Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun, Handanil, mengatakan aktivitas pengerukan mulai diketahui masyarakat sejak pertengahan April 2026.
"Saya mengetahui pada pertengahan bulan April saat baru mulai ada aktivitas di atas lahan perbukitan yang miring. Waktu itu saya diberitahu oleh salah satu kepala dusun di Desa Sembalun Bumbung," ujarnya kepada media ini, Senin (15/6/2026).
Menurut Handanil, sejak awal warga mempertanyakan aktivitas tersebut karena kawasan itu dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana.
Warga Pertanyakan Dasar Perizinan
Handanil menyebut masyarakat menduga pengerukan dilakukan setelah adanya dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
"Sejauh yang saya ketahui, beredar surat izin PBG yang dikeluarkan oleh dinas perizinan Kabupaten Lombok Timur. Itulah yang menjadi dasar yang bersangkutan melakukan pengerukan," katanya.
Namun, warga mempertanyakan penerbitan dokumen tersebut karena aktivitas di lapangan dianggap telah melampaui pembangunan biasa dan mengarah pada perubahan kawasan perbukitan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
