LOMBOK, iNewsLombok.id - Persoalan aktivitas pertambangan dan perubahan bentang alam kembali menjadi perhatian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelumnya menyoroti masih adanya persoalan pengelolaan pertambangan yang berulang setiap tahun.
Kepala BPK RI Ismayatun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan NTB 2025 menyebut sektor pertambangan masih menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Ia meminta perangkat daerah terkait meningkatkan kehati-hatian dalam pengawasan lingkungan dan perizinan.
"Usaha pertambangan jadi permasalahan, penerbitan izin untuk usaha belum sesuai mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat tambang, tanpa izin, sengketa lahan. LHK diminta lebih cermat pelayanan, seluruh OPD dapat dioptimalkan," ungkapnya.
Sorotan tersebut kembali mencuat setelah aktivitas pengerukan kawasan perbukitan di Orong Banjer, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, menuai penolakan dari masyarakat.
Warga menilai pengerukan menggunakan alat berat telah mengubah kondisi bukit yang sebelumnya hijau menjadi kawasan dengan perubahan kontur cukup besar. Lokasi tersebut berada di kawasan kaki Gunung Rinjani yang memiliki karakter geografis perbukitan dan wilayah pertanian.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
