Menurutnya, setiap keputusan strategis terkait kepengurusan partai sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Gerindra Disebut Partai Komando
Hal senada disampaikan Bendahara DPD Gerindra NTB, Lalu Wirajaya. Ia menjelaskan bahwa Gerindra memiliki sistem organisasi yang berbeda dibandingkan banyak partai politik lainnya.
"Karena kami tergantung DPP," ujar Wirajaya.
Ia menegaskan bahwa Gerindra dikenal sebagai partai komando, di mana keputusan penting seperti penunjukan ketua daerah tidak melalui mekanisme musyawarah seperti Musda, Muswil, atau Konferda.
"Maka kami serahkan sepenuhnya ke DPP soal partai itu. Karena yang punya wewenang adalah DPP," katanya.
SK Kepengurusan Diterbitkan DPP
Dalam struktur organisasi Gerindra, perubahan kepengurusan biasanya dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) dari DPP yang berisi susunan lengkap pengurus partai di daerah.
SK tersebut mencakup berbagai posisi penting, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga bidang-bidang lainnya.
"SK ini satu paket dengan pengurus yang lain," tuturnya.
Biasanya, sebelum SK diterbitkan, DPP akan menunjuk tokoh tertentu untuk melakukan komunikasi internal dan menyusun komposisi kepengurusan yang baru.
"Siapa tokoh yang digadang-gadang itu kan kita nggak tahu. Kita tunggu saja," ujar Wirajaya.
Kepemimpinan Pathul Bahri Sejak 2021
Sebagai informasi, Lalu Pathul Bahri resmi menjabat Ketua DPD Gerindra NTB sejak 29 Desember 2021. Ia menggantikan ketua sebelumnya, Ridwan Hidayat.
Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah Pathul akan tetap memimpin partai tersebut atau akan digantikan oleh figur lain.
Sudirsah menegaskan bahwa di Gerindra tidak ada batasan masa jabatan yang kaku untuk posisi ketua daerah.
"Di Gerindra juga tidak ada batas periodesasinya. Kapan mau DPP mengganti terserah. Kadang ada SK baru terbit sehari atau beberapa bulan langsung ada pergantian," pungkas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Dinamika Politik NTB Menjelang Konsolidasi Partai
Pengamat politik menilai, munculnya isu pergantian kepemimpinan partai sering terjadi menjelang konsolidasi organisasi atau persiapan agenda politik nasional. Dalam konteks NTB, dinamika ini juga tidak terlepas dari posisi strategis Gerindra sebagai salah satu partai besar di daerah tersebut.
Gerindra di NTB diketahui memiliki basis politik yang cukup kuat, termasuk di DPRD provinsi maupun sejumlah kabupaten/kota. Karena itu, keputusan DPP terkait kepemimpinan partai daerah akan sangat berpengaruh pada arah konsolidasi politik ke depan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
