LOMBOK, iNewsLombok.id – Isu pergantian Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Rumor yang beredar menyebut adanya kemungkinan pergantian kepemimpinan dari Lalu Pathul Bahri kepada Lalu Muhamad Iqbal.
Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh jajaran pengurus partai di tingkat daerah. Mereka menegaskan bahwa hingga kini kondisi internal Gerindra NTB masih stabil dan tidak ada keputusan resmi terkait pergantian ketua.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB, Sudirsah Sujanto, memastikan bahwa struktur kepengurusan partai saat ini masih berjalan normal.
"Belum ada isu (pergantian ketua DPD Gerindra NTB, Red). Gerindra NTB ini sedang baik-baik saja dan solid," kata Sudirsah kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).
Kader Diminta Tidak Terpengaruh Isu
Sudirsah meminta seluruh kader Gerindra di NTB untuk tidak terpengaruh dengan berbagai spekulasi yang berkembang di luar partai. Ia menegaskan bahwa fokus utama kader saat ini adalah melayani masyarakat dan menjalankan program partai.
"Pesan kami dari DPD tidak usah terpengaruh oleh isu di luar. Jangan pikirkan soal struktur. Itu urusan DPP," jelas Sudirsah.
Menurutnya, setiap keputusan strategis terkait kepengurusan partai sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Gerindra Disebut Partai Komando
Hal senada disampaikan Bendahara DPD Gerindra NTB, Lalu Wirajaya. Ia menjelaskan bahwa Gerindra memiliki sistem organisasi yang berbeda dibandingkan banyak partai politik lainnya.
"Karena kami tergantung DPP," ujar Wirajaya.
Ia menegaskan bahwa Gerindra dikenal sebagai partai komando, di mana keputusan penting seperti penunjukan ketua daerah tidak melalui mekanisme musyawarah seperti Musda, Muswil, atau Konferda.
"Maka kami serahkan sepenuhnya ke DPP soal partai itu. Karena yang punya wewenang adalah DPP," katanya.
SK Kepengurusan Diterbitkan DPP
Dalam struktur organisasi Gerindra, perubahan kepengurusan biasanya dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) dari DPP yang berisi susunan lengkap pengurus partai di daerah.
SK tersebut mencakup berbagai posisi penting, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga bidang-bidang lainnya.
"SK ini satu paket dengan pengurus yang lain," tuturnya.
Biasanya, sebelum SK diterbitkan, DPP akan menunjuk tokoh tertentu untuk melakukan komunikasi internal dan menyusun komposisi kepengurusan yang baru.
"Siapa tokoh yang digadang-gadang itu kan kita nggak tahu. Kita tunggu saja," ujar Wirajaya.
Kepemimpinan Pathul Bahri Sejak 2021
Sebagai informasi, Lalu Pathul Bahri resmi menjabat Ketua DPD Gerindra NTB sejak 29 Desember 2021. Ia menggantikan ketua sebelumnya, Ridwan Hidayat.
Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah Pathul akan tetap memimpin partai tersebut atau akan digantikan oleh figur lain.
Sudirsah menegaskan bahwa di Gerindra tidak ada batasan masa jabatan yang kaku untuk posisi ketua daerah.
"Di Gerindra juga tidak ada batas periodesasinya. Kapan mau DPP mengganti terserah. Kadang ada SK baru terbit sehari atau beberapa bulan langsung ada pergantian," pungkas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Dinamika Politik NTB Menjelang Konsolidasi Partai
Pengamat politik menilai, munculnya isu pergantian kepemimpinan partai sering terjadi menjelang konsolidasi organisasi atau persiapan agenda politik nasional. Dalam konteks NTB, dinamika ini juga tidak terlepas dari posisi strategis Gerindra sebagai salah satu partai besar di daerah tersebut.
Gerindra di NTB diketahui memiliki basis politik yang cukup kuat, termasuk di DPRD provinsi maupun sejumlah kabupaten/kota. Karena itu, keputusan DPP terkait kepemimpinan partai daerah akan sangat berpengaruh pada arah konsolidasi politik ke depan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
