“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka.
Pemerintah juga memastikan jalur komunikasi dengan para PMI tetap terbuka melalui sistem pelaporan daring dan hotline perlindungan WNI.
1.372 Jamaah Umroh NTB Masih Berada di Arab Saudi
Selain PMI, perhatian juga tertuju pada jamaah umroh asal NTB yang sedang berada di Tanah Suci. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan ke Jeddah sejak 19 Februari 2026 melalui Lombok International Airport.
Dari total tersebut:
43 jamaah telah kembali ke Indonesia
1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi
Seluruh jamaah dilaporkan dalam kondisi aman dan menjalankan ibadah sesuai jadwal.
“Adapun kepulangan jama'ah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Kita do'akan kepulangan jama'ah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang,” kata Aka.
Sebagian besar jamaah berada di Kota Makkah dan Madinah, yang secara geografis cukup jauh dari titik konflik utama di kawasan Timur Tengah.
Pengakuan Jamaah: Situasi di Madinah Aman
Anggota DPR RI daerah pemilihan Lombok, H. Muazzim Akbar, yang tengah melaksanakan umroh di Madinah, turut memberikan keterangan langsung mengenai kondisi di lapangan.
" Ada peringatan saja. Di Madinah kondisi disini sedang musim dingin," jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut memperkuat informasi bahwa aktivitas ibadah di Arab Saudi tetap berjalan normal, meski ada peningkatan kewaspadaan keamanan.
Sistem Perlindungan Negara Tetap Aktif
Ahsanul Khalik menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga NTB di luar negeri menjadi prioritas utama pemerintah. Seluruh PMI dan jamaah umroh berada dalam pengawasan perwakilan resmi Indonesia, termasuk KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait.
“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov NTB bersama Disnakertrans telah menyiapkan mekanisme tanggap darurat apabila terjadi eskalasi situasi yang mengharuskan evakuasi.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
Antisipasi Eskalasi Konflik
Sebagai tambahan, Kementerian Luar Negeri RI saat ini juga meningkatkan status kewaspadaan bagi WNI di kawasan Timur Tengah. Protokol evakuasi dan jalur komunikasi darurat telah disiapkan jika situasi memburuk.
Pemerintah daerah memastikan koordinasi lintas instansi tetap berjalan agar setiap perkembangan dapat segera direspons dengan cepat dan terukur.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
