Menurutnya, sikap tersebut bukan keputusan yang diambil secara terburu-buru. Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak politik, sosial, dan ekonomi dari perubahan sistem pilkada.
Salah satu pertimbangan utama Demokrat mendukung pilkada tidak langsung adalah aspek efisiensi anggaran negara. Isu efisiensi ini, kata Made Rai, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang mendorong penghematan belanja negara agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Anggaran besar yang selama ini terserap dalam pelaksanaan pilkada langsung dinilai dapat dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dasar.
"Anggaran untuk pilkada bisa dialokasikan untuk kebutuhan publik. Seperti pembangunan infrastruktur dasar. Mulai jalan, fasilitas kesehatan hingga fasilitas pendidikan," jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah fokus melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Saat ini pemerintah sedang fokus melakukan efisiensi. Kebijakan ini sangat nyata demi pembangunan fasilitas publik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," papar Made Rai.
Meski mendukung wacana tersebut, Demokrat NTB menegaskan bahwa perubahan sistem pilkada tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Proses pembahasan kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik secara luas.
"Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis," tegasnya.
Made Rai menekankan bahwa suara publik tetap menjadi elemen kunci dalam menentukan arah sistem demokrasi ke depan. Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan aspirasi rakyat serta menjaga nilai-nilai demokrasi.
"DPP sudah menegakan bahwa perlu melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," ucapnya.
Sebagai tambahan, Demokrat NTB juga mendorong agar kajian akademik, masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta organisasi sipil dilibatkan secara aktif dalam pembahasan revisi sistem pilkada. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga kuat secara legitimasi politik dan konstitusional.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
