Menurutnya, pendekatan teknis dari hulu ke hilir penting agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada solusi jangka panjang, termasuk pencegahan dan mitigasi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menyampaikan bahwa anggaran BTT tersebut disiapkan berdasarkan arahan langsung Gubernur NTB. Dana ini difokuskan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota akibat keterbatasan anggaran daerah.
"Tadi kita rapat, kita undang Kabupaten/Kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa aja, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui BTT, belanja tidak terduga itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis sore, (15/1/2026).
Sadimin menjelaskan, anggaran Rp16 miliar tersebut diprioritaskan untuk penyediaan logistik darurat serta perbaikan infrastruktur vital, terutama akses jalan dan jembatan yang menjadi satu-satunya jalur penghubung bagi masyarakat terdampak banjir.
"Tadi malam sesuai arahan Pak Gubernur kan ada 16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan," katanya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran BTT ini tidak terfokus pada satu wilayah saja. Saat ini, terdapat lima daerah di NTB yang masuk dalam kategori terdampak bencana dan menjadi perhatian pemerintah provinsi.
"Semua, kan sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota," jelasnya.
Apresiasi untuk Gubernur NTB yang Turun Langsung ke Lokasi Bencana
Aminurlah juga memberikan apresiasi atas langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Ia menilai kehadiran langsung gubernur menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kita apresiasi, sekarang pak Gubernur mau lihat langsung ke lokasi bencana, alangkah lebih baik dengan BPBD dan Dinas PUPR,” ujar Aminurlah.
Dia menjelaskan, secara regulasi peninjauan lapangan memang dapat diwakilkan oleh BPBD, namun kehadiran langsung kepala daerah memiliki dampak psikologis positif bagi masyarakat terdampak.
Gubernur NTB Tinjau Jembatan Perigi Pascabanjir
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung pembangunan Jembatan Perigi di Dusun Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Jembatan tersebut sebelumnya rusak parah akibat banjir, sehingga memutus akses utama warga.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov NTB dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor infrastruktur strategis yang menyangkut mobilitas dan ekonomi masyarakat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
