Saya melihat bahwa partai politik di Indonesia nyaris tidak memiliki jenis kelamin yang jelas, karakter khas, dan program kerja terukur yang membedakan dengan platform perjuangan, visi dan misi proletariatnya dengan partai lain meminjam istilah Marx (1984). Warna dan pelangi ideologi antar partai seharusnya wajib lahir dari keyakinan ideologis yang menubuh (embeded) dalam cita perjuangan dan gerakan partai.
Unik dan anehnya, basis etik dan ideologi partai cenderung sulit dikenali dan abu-abu terlihat pada pilihan kebijakan yang diambil partai lebih sering pro- menghamba pada oligarki dan kekuasaan dibandingkan kepada publik yang menjadi konstituen. Partai-partai politik yang menyebut diri nasionalis pun ikut mendukung kebijakan eksekutif yang kapitalis dan liberal.
Anehnya, bahkan partai yang mengangkat identitas religius seperti PPP, PKB, PBB dan PKS tak segera menarik garis batas etis dengan kekuasaan ketika dihadapkan pada kebijakan tata kelola negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan partai.
Saya melihat ada semacam dramaturgi epik meminjam istilah Ervin Goffman (1956) yang diperankan oleh partai politik secara kolosal dengan hanya lihai menjual retorika, identitas dan nama kerakyatan.
Sehingga sesengit apapun perbedaan dasar ideologi antar partai apabila dihadapkan dengan kepentingan pragmatis internal dan komunal, partai yang berseberangandapat segera berangkulan mesra membangun koalisi tanpa syarat dan persoalkan sama atau bedanya gars ideologi partai.
Koalisi dibangun dengan mudah, murah, dan transaksional tanpa perlu ada pergulatan alot moral politik karena esensi koalisi partai di era transaksional modern bukan pada manifestasi cita perjuangan partai yakni mewujudkan kesejahteraan publik, tegaknya keadilan dan terkonsolidasinya kekuasaan yang kredible.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
