JAKARTA, iNewsLombok.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proses renovasi dan pembangunan ulang sejumlah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi ricuh pada Agustus lalu akan dimulai pada awal tahun 2026.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan analisis mendalam terkait tingkat kerusakan serta kebutuhan anggaran untuk perbaikan dan rekonstruksi bangunan yang terdampak.
“Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa hanya renovasi, ada yang perlu rekonstruksi. Jadi sekarang ini nanti finalnya dapat, setelah tahun depan kita mulai berkontrak,” ujar Dewi usai menghadiri acara Peringatan Hari Habitat Nasional di Bekasi, Senin (27/10/2025).
Puluhan Gedung DPRD Rusak di Sejumlah Daerah
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa gedung DPRD yang mengalami kerusakan parah berada di wilayah Makassar, Surabaya, Solo, Kediri, hingga Palembang.
Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar menjadi salah satu yang terdampak paling berat.
Kantor Sekretariat DPRD Solo dilaporkan dibakar oleh massa.
Di Surabaya, Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi turut dirusak.
Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kerusakan juga menimpa Gedung DPRD Kediri, Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, dan Cirebon.
Selain itu, Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga ikut menjadi sasaran perusakan massa, yang menyebabkan aktivitas pelayanan publik sempat terganggu selama beberapa hari.
Anggaran Renovasi Turun dari Prediksi Awal
Dewi mengungkapkan, hasil analisis sementara menunjukkan kebutuhan dana renovasi akan lebih kecil dari perkiraan awal sebesar Rp900 miliar.
“Saya lupa angka detailnya, yang pasti dari Rp900 miliar itu turun banyak,” ucap Dewi.
Menurutnya, turunnya estimasi anggaran terjadi karena tidak semua gedung perlu dibangun ulang dari nol. Beberapa hanya mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan cukup dilakukan perbaikan struktural serta interior.
Langkah Lanjutan dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Kementerian PUPR juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk menyesuaikan desain bangunan baru yang lebih tahan terhadap risiko kebakaran dan bentrokan massa. Beberapa gedung akan dilengkapi sistem keamanan terpadu, seperti fire suppression system, kamera CCTV berteknologi AI, serta akses evakuasi cepat.
Selain faktor keamanan, Kementerian PUPR berencana menerapkan konsep bangunan hijau (green building) yang ramah lingkungan dan efisien energi dalam renovasi nanti.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk menekan emisi karbon serta meningkatkan kualitas tata bangunan pemerintahan di daerah.
Renovasi dijadwalkan berlangsung selama 6–12 bulan tergantung tingkat kerusakan tiap lokasi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyalurkan dana hibah khusus untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur publik pasca-kerusuhan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
