Menurut Fadholan, Mardiono dianggap sering mengabaikan masukan dari para ulama.
"Tidak dihiraukannya saran-saran Majelis DPP Partai yang telah disampaikan secara tersurat kepada Plt Ketua Umum sebanyak empat kali, terkait pencalegan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan pilpres, dan percepatan muktamar," ungkapnya.
Bahkan, keputusan Munas dan Silatnas Ulamail Kakbah di Cirebon pada 8 September 2025 secara eksplisit merekomendasikan agar Mardiono tidak lagi diusung sebagai calon ketua umum.
"Kita juga berharap agar PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar kader PPP," tambah Fadholan.
Dukungan Tetap Mengalir untuk Mardiono
Meski mendapat desakan untuk mundur, Mardiono masih menjadi kandidat kuat. DPW dan 10 DPC PPP se-Maluku Utara secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Mardiono.
Plt Ketua DPW PPP Maluku Utara, Arif Abd Rahim, menyebutkan bahwa PPP membutuhkan figur yang kuat dan dekat dengan para kiai.
“PPP saat ini membutuhkan pemimpin yang kuat, tegas, dan dekat dengan para kiai. Pak Mardiono masih layak memimpin PPP untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Muktamar X PPP 2025 dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun, dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru.
Mardiono sebelumnya ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa pada 2022.
Dalam sejarahnya, PPP sudah beberapa kali mengalami konflik internal, dan muktamar menjadi forum penting untuk rekonsiliasi maupun pergantian kepemimpinan.
Pengamat politik menilai dinamika ini menjadi ujian besar bagi PPP untuk mempertahankan eksistensinya sebagai partai berbasis Islam yang memiliki sejarah panjang di Indonesia.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
