“Belum ada. Jadwalnya Kamis besok,” ujar Efrien.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari kedua anggota DPRD terkait kesiapan mereka memenuhi panggilan tersebut.
Apa Itu Pokir dan Mengapa Kerap Jadi Sumber Masalah?
Pokok Pikiran (Pokir) merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang dituangkan dalam rencana pembangunan daerah.
Namun, dalam praktiknya, pokir kerap kali menjadi celah rawan korupsi karena tidak semua usulan memiliki pengawasan ketat dan bisa saja disusupi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam beberapa kasus di berbagai daerah, skema pokir digunakan untuk “menitipkan proyek” yang akhirnya menimbulkan mark-up anggaran, fiktifisasi kegiatan, dan gratifikasi.
Langkah Kejati NTB dan Transparansi Publik
Pemanggilan ini menjadi sinyal bahwa Kejati NTB serius dalam melakukan pengawasan terhadap potensi penyimpangan dana publik. Kasus dugaan korupsi pokir bukan hal baru dan sering kali menyeret banyak pihak dari unsur legislatif hingga pelaksana proyek di lapangan.
Kejati NTB menegaskan bahwa penyelidikan ini masih bersifat awal dan bertujuan untuk menggali informasi yang sahih guna memutuskan apakah terdapat unsur pidana dalam kasus ini.
Langkah Antisipatif DPRD dan Pemerintah Daerah
Dalam konteks pengawasan internal, pihak Sekretariat DPRD NTB diharapkan segera merespons pemanggilan ini dan memastikan anggotanya mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri perlu lebih tegas dalam memverifikasi usulan pokir sebelum masuk ke sistem e-planning.
Beberapa tahun terakhir, pokir menjadi objek penyelidikan antikorupsi di banyak provinsi, termasuk kasus-kasus besar di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pernah mengeluarkan surat edaran agar sistem pokir lebih akuntabel dan berbasis elektronik (e-planning & e-budgeting).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
