“Segera setelah ditetapkan secara resmi dan surat pemberitahuan kita terima, beliau akan membebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Ekonomi dan akan menunjuk pejabat Pelaksana Tugas. Demikian, terima kasih,” jelasnya.
Konteks Kasus Pengadaan Masker Dugaan tindak pidana korupsi ini bermula dari proses pengadaan masker medis untuk masyarakat NTB pada puncak pandemi Covid-19 di tahun 2020.
Penelusuran internal menyebut adanya dugaan markup harga serta ketidaksesuaian spesifikasi sebagai poin penting dalam penyelidikan aparat penegak hukum.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal pengadaan alat kesehatan selama pandemi yang banyak menyita perhatian publik. Beberapa daerah lain juga sedang menjalani audit dan penyidikan terkait dugaan penyelewengan serupa.
Desakan DPRD: Jangan Tunggu, Bertindak Sekarang
Menanggapi isu tersebut, anggota DPRD NTB, Nashib Ikroman (Acip), mendesak Pemprov NTB untuk tidak hanya bersikap pasif dan menunggu pengumuman resmi dari aparat penegak hukum (APH).
“Kita tidak bisa mengambil kebijakan dari berita media. APH segera memperjelas status, dan Pemprov segera menanyakan statusnya,” tegas Acip.
Ia menyebut pejabat yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Bank NTB Syariah tersebut harus segera dinonaktifkan jika benar tersangkut proses hukum, demi menjaga integritas kelembagaan.
“Ketika nonaktif, Biro Ekonomi bisa diisi Plt. Jangan sampai ini berlarut dan asumsi berkembang. Lebih baik dipercepat statusnya,” tambahnya.
Gangguan Kredibilitas Seleksi Pansel Bank NTB Syariah Keberadaan pejabat yang tersandung kasus hukum di posisi strategis seperti Ketua Pansel disebut bisa menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap hasil seleksi.
“Gangguan kredibilitas, ini soal opini publik. Kita tidak bisa melarang orang beropini. Tapi perlu diyakini bahwa bukan ketua yang mengambil keputusan sendiri,” jelas Acip.
Menurut pakar hukum administrasi publik, kejelasan status hukum sangat penting untuk menjaga legalitas keputusan pansel. Bila proses seleksi tetap dilanjutkan tanpa kejelasan, maka hasilnya rawan digugat.
Pemprov Harus Jaga Netralitas dan Akuntabilitas
Dalam tata kelola pemerintahan, netralitas dan akuntabilitas pejabat publik menjadi prinsip utama. DPRD NTB menekankan bahwa langkah cepat dalam menyikapi pejabat bermasalah adalah cara terbaik untuk menjaga kredibilitas institusi dan proses seleksi yang sedang berlangsung.
“Jangan sampai hanya karena satu kasus, kredibilitas seleksi dan lembaga jadi dipertanyakan. Segera bertindak,” pungkas Acip.
Respons tegas dan keterbukaan informasi dari Pemprov NTB dinilai menjadi ujian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, DPRD NTB mendorong agar proses hukum dan administratif dijalankan dengan cepat demi menjamin kualitas birokrasi dan tata kelola yang bersih di daerah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
