"Kita akan minta perwakilan Ojol untuk hearing dan kami akan hadirkan Dinasnaker dan Perhubungan. Kita minta gubernur hadir rapat membahas ini, ada hasil nanti," jelas Patompo.
Sementara itu, anggota DPRD NTB, Nadir, menyampaikan empatinya terhadap perjuangan para pengemudi ojek online dan berjanji menjadi bagian dari garda depan untuk mencari solusi konkret.
"Saya merasakan. Kami siap garda ke depan mewakili seperti apa yang diinginkan, cari solusi. Aplikasi anak muda bisa membuat. Kami akan koordinasi dengan korlap dan hearing," katanya.
Dorongan Kemandirian Digital & Solusi Aplikasi Lokal
Dalam aksi ini, muncul wacana agar ojek online di NTB bisa mengembangkan aplikasi lokal buatan anak daerah sebagai alternatif dari aplikasi besar nasional yang dianggap membebani. Ide ini pun disambut oleh DPRD NTB sebagai langkah kemandirian digital dan ekonomi kreatif.
Beberapa inisiatif startup lokal disebut sudah mulai dilirik sebagai mitra potensial. Aplikasi yang lebih ramah bagi mitra ojol bisa dikembangkan oleh komunitas digital NTB yang selama ini aktif di sektor teknologi, UMKM, dan transportasi.
Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan digital anak muda NTB dalam menghadapi dominasi aplikasi skala nasional yang dinilai tidak selalu berpihak pada pengemudi.
Aksi para pengemudi ojek online di Lombok bukan hanya menyuarakan ketimpangan sistem tarif, tapi juga menjadi simbol perjuangan keadilan digital dan ekonomi di daerah.
Dengan dukungan Partai Buruh, SPN, dan Komisi V DPRD NTB, diharapkan persoalan ini segera mendapat solusi yang berpihak kepada para pekerja lapangan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
