Gita juga tidak mempersoalkan kemungkinan penurunan pendapatan di Pulau Lombok akibat pemekaran tersebut.
"Tidak khawatir? Tidak. Siapa tahu Pulau Sumbawa menjadi seperti Brunei Darussalam dan Lombok jadi Singapura hidup dengan sektor jasa. Dua-duanya bisa berkembang," kata Gita.
Gita menambahkan bahwa jika Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, kemajuan di Sumbawa juga akan berdampak positif bagi Pulau Lombok. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara kedua wilayah untuk mencapai kemajuan bersama.
"Begitu Sumbawa berkembang misalnya, kita juga bisa menikmati di Lombok. Kita tidak bertanding tapi bersanding. Kita maju bersama," tandas Gita.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB pada Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
Koordinator Lapangan KP4S, Aris Munandar, dalam orasinya menantang Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk menyatakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan representasi dari suara kolektif masyarakat Pulau Sumbawa yang mendukung pembentukan provinsi baru.
"Kami menantang Gubernur NTB yang baru Lalu Muhamad Iqbal apakah berani mengeluarkan pendapatnya untuk mendukung memberikan support pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa," tegas Aris.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
