LOMBOK, iNewsLombok.id – Keselamatan jalan raya menjadi perhatian serius DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya melalui Panitia Khusus (Pansus) III. Sorotan utama ditujukan pada infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), yang dinilai masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
Wakil Ketua III DPRD NTB, H. Muzihir, menyebutkan masih ada sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, termasuk kondisi jembatan dan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi.
“Jadi bagaimana jalan provinsi yang ada di KLU, terutama ada kondisinya yang masih kurang-kurang. Seperti jembatan yang rusak, lampu jalan yang rusak, itulah kita coba supaya bagaimana dianggarkan oleh kabupaten/kota ataupun kita di provinsi,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Titik Rawan di Kawasan Pusuk Butuh Penerangan Jalan
Salah satu titik yang menjadi fokus adalah jalur Pusuk. Jalur yang berstatus jalan provinsi dan sebagian nasional ini dinilai rawan kecelakaan karena minimnya lampu penerangan, meskipun jalur tersebut merupakan akses vital menuju kawasan pariwisata.
“Memang itu jalan provinsi, tapi ada juga jalan kabupaten maupun nasional. Tapi kita lakukan ini jalan provinsi, bagaimanapun juga tanggung jawab kabupaten. Karena ini kan kabupatennya yang mau dibenahi,” jelas Muzihir.
Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan koordinasi lintas lembaga, termasuk keterlibatan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menyelaraskan perencanaan dan pendanaan.
Kolaborasi Anggaran Demi Jalan Aman dan Nyaman
Pansus III menekankan pentingnya sinergi anggaran agar perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan optimal. Kolaborasi ini penting, tidak hanya untuk jalur umum, tetapi juga untuk mendukung kawasan wisata unggulan.
“Makanya sekarang bagaimana anggaran pusat, provinsi dan kabupaten bisa dianggarkan untuk masalah keselamatan ini, seperti pembenahan,” ujar Muzihir.
Menurut data BPS NTB tahun 2024, dari total panjang jalan kabupaten di Lombok Utara sebesar 597,5 km, hanya 61% yang berada dalam kondisi baik. Ini memperkuat urgensi percepatan perbaikan di berbagai sektor jalan strategis.
Infrastruktur Wisata Tiga Gili Juga Jadi Prioritas
Selain aspek keselamatan jalan umum, DPRD NTB juga memberi perhatian khusus terhadap akses menuju kawasan wisata Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air). Salah satu kendala yang disoroti adalah tumpang tindih kewenangan antara jalan kabupaten dan pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
“Dari Pemenang ke Bangsal, pelabuhannya kan sudah provinsi, jalannya kabupaten. Itu kan tumpang tindih. Jadi mau ditingkatkan jalan kabupaten ke provinsi, itu yang koordinasi kan,” kata Muzihir.
Jalur ini merupakan pintu masuk utama ke destinasi wisata kelas dunia di NTB. Oleh karena itu, kejelasan kewenangan dan integrasi pembangunan antarinstansi harus segera diwujudkan.
Mendorong Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan
Dengan langkah nyata dari DPRD NTB, khususnya melalui Pansus III, diharapkan sinergi lintas sektor dapat berjalan lebih baik. Keselamatan pengguna jalan dan peningkatan kualitas infrastruktur, khususnya di Lombok Utara, menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan pemerataan pembangunan daerah.
Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola isu keselamatan dan infrastruktur secara holistik dan terintegrasi.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
