LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota DPR RI H. Rachmat Hidayat memberikan peringatan keras kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, agar tidak gegabah dalam membenahi struktur dan tata kelola Bank NTB Syariah.
Ia menekankan bahwa perubahan memang penting, namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kerugian besar.
“Kalau tidak cermat, niat baik bisa berubah menjadi bencana. Bank NTB Syariah itu milik rakyat, bukan milik pribadi atau kelompok,” ujar Rachmat di Mataram, Selasa (15/4/2025).
Sebagai lembaga keuangan milik daerah, Bank NTB Syariah sangat bergantung pada kepercayaan nasabah.
Menurut Rachmat, kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini berisiko merusak kepercayaan publik dan memicu kepanikan, bahkan bisa berujung pada penarikan dana besar-besaran (rush).
Ia mengaku menerima informasi bahwa terdapat upaya dari beberapa pegawai bank yang melakukan lobi untuk menduduki jabatan strategis, bahkan memanfaatkan konflik internal sebagai alat manuver.
“Mengumbar konflik, menggiring opini, dan intervensi terbuka hanya akan memunculkan persepsi negatif bahwa bank tidak profesional,” tegasnya.
Rachmat juga menyinggung isu layanan perbankan yang sempat terganggu saat Lebaran serta adanya rumor kredit besar yang diduga menyebabkan NPL naik.
Padahal, lanjutnya, proses pemberian kredit pasti melalui prosedur yang jelas dan sesuai aturan.
Lebih jauh, Ketua DPD PDIP NTB itu menyarankan agar Gubernur melibatkan lembaga pengawas seperti OJK, BPKP, hingga audit independen dalam proses pembenahan bank.
Tujuannya untuk menjaga transparansi dan objektivitas tanpa harus menciptakan kegaduhan di ruang publik.
“Reformasi bank bisa dilakukan dengan tegas, tapi tidak perlu gaduh,” ucap Rachmat.
Soal Tim Pansel, Harus Kredibel
Rachmat juga mengingatkan pentingnya membentuk Tim Seleksi (Pansel) yang benar-benar memiliki integritas dalam menjaring calon direksi bank.
Ia mengingatkan agar Tim Pansel bebas dari konflik kepentingan dan tidak diisi oleh figur yang berpotensi terseret kasus hukum.
“Kalau Tim Pansel diisi oleh orang yang namanya sudah disebut-sebut aparat hukum, itu bahaya besar,” katanya.
Gubernur juga diingatkan untuk tidak serta-merta percaya pada laporan bawahannya. Ia mencontohkan pernyataan Gubernur soal produksi padi NTB mencapai 12 ton per hektare yang disampaikan saat panen raya virtual bersama Presiden.
Menurut Rachmat, angka itu tidak realistis dan berpotensi menyesatkan publik.
“Gubernur yang hanya percaya laporan tanpa validasi, rentan tersesat dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
