Kebijakan seperti efisiensi anggaran, penundaan SK CPPPK, program Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan revisi UU TNI, menurutnya, menambah beban bagi Iqbal.
"Dalam kampanyenya, Iqbal telah berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Namun, ketika kebijakan tersebut kurang kondusif bagi daerah, terutama terkait efisiensi yang mempengaruhi penyediaan barang publik dan sumber daya manusia, Iqbal mungkin kesulitan memenuhi ekspektasi partai koalisi dan tim pemenangannya," jelas Dr. Agus.
Dr. Agus menegaskan bahwa situasi ini merupakan dilema politik dan kebijakan publik yang tidak ringan bagi pemerintahan Iqbal.
Ia menyarankan agar Gubernur NTB dapat menyeimbangkan antara kepentingan koalisi, tim relawan, dan kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi tantangan tersebut.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
