Perbandingan dengan Era Zulkieflimansyah: Tim di Balik Layar
Dibandingkan era Gubernur sebelumnya, Zulkieflimansyah, yang memilih tim percepatan bekerja behind the scene, Alfisahrin menyarankan Iqbal mengadopsi model serupa.
“Tim harus fokus menyusun roadmap dan memberi masukan strategis tanpa show off. Publik perlu tahu rekam jejak dan kualifikasi anggota tim,” tegasnya.
Tuntutan Transparansi: Anggaran APBD dan Kualifikasi Anggota
Alfisahrin menekankan pentingnya kejelasan sumber anggaran (APBD NTB) dan profil anggota tim.
“Publik masih meraba-raba siapa saja yang terlibat. Tanpa transparansi, tim ini bisa jadi alat politik kelompok tertentu,” paparnya.
Ia mendesak Pemprov NTB memastikan struktur tim, domain kerja, dan mekanisme evaluasi jelas untuk menghindari konflik internal.
Peluang dan Ancaman: Solusi atau Beban Baru?
Meski kritis, Alfisahrin mengakui tim percepatan bisa menjadi solusi jika dikelola profesional.
“Jika birokrasi dinilai lamban, rekrutlah ahli dengan strategi segar. Mereka bisa lebih fleksibel daripada ASN yang terikat regulasi ketat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan risiko seperti koordinasi buruk dengan OPD yang justru menghambat pemerintahan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
