“Ini murni permainan harga untuk keuntungan pribadi,” tegas AKP Halili, Senin (10/3/2025).
Audit BPKP Ungkap Kerugian Negara
Temuan ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB yang menyebutkan total kerugian negara mencapai Rp1,58 miliar.
2. Ribuan CPPPK NTB Demo di DPRD: Desak Pencabutan Surat Edaran Penundaan Pengangkatan PPPK 2025!
Ribuan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) NTB yang tergabung dalam Forum Aliansi Calon PPPK NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB, Senin (10/3). Mereka menuntut kejelasan terkait pengangkatan PPPK tahun 2025 dan pencabutan Surat Edaran KemenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025, yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK.
Dalam surat tersebut, CPNS dijadwalkan diangkat serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK baru akan diangkat pada 1 Maret 2026. Keputusan ini menuai kekecewaan besar dari para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2024.
3. PPPK Kota Mataram Geruduk DPRD NTB! Tuntut Pencabutan Penundaan Pengangkatan dan Pecat Pejabat Lalai
Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Forum Komunikasi Honorer K2, PTT, dan GTT Kota Mataram kembali menggedor gedung DPRD NTB pada Selasa (11/3/2025).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
