Namun demikian, implementasi birokrasi meritoktatik dan perampingan OPD ini harus dilakukan secara konsisten. Isu ini sudah banyak digaungkan oleh sejumlah kepala daerah di berbagai tempat, namun dalam praktiknya masih saja model spoil system dipraktikkan secara jamak.
Perlu saya sampaikan bahwa konsep spoil system merupakan lawan dari merit system. Spoil system merupakan praktik penempatan jabatan dalam birokrasi berdasarkan kekerabatan, kedekatan politik, pertemaan, kesamaan idologi, organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya.
Sedangkan merit system merupakan penempatan pejabatan birokrasi berdasarkan keahlian.
Tantangan terberat dari merit system adalah interpensi kekuatan politik yang masuk dalam birokrasi. Interpensi politik ini bisa muncul dari kepentingan partai politik pendukung, tim pemenangan, ormas dan para bohir politik.
Maka menurut saya Miq Iqbal harus diberikan ruang dan kekuasaan penuh untuk bisa keluar dari perangkap spoil system itu. Caranya sederhana, orang-orang yang menjadi pekerja politik Miq Iqbal kemarin harus mengihlaskan Miq Iqbal sebagai Gubernur NTB yang milik masyarakat NTB, bukan milik golongan.
Jika Miq Iqbal bisa konsisten menerapkan merti system, maka saya yakin ke depan NTB akan berhasil mewujudkan birokrasi kelas dunia atau world class bureaucracy. Hal ini sejalan dengan cita-cita iq Iqbal menjadikan NTB Mendunia.
Jadi NTB Mendunia salah satunya harus didukung oleh world class bureaucracy.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
