JAKARTA, iNewsLombok.id – Pemerintah pusat resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan beras untuk 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak Februari 2025, termasuk untuk warga Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gabah petani saat panen raya.
Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, menyoroti kebijakan ini dan meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Penghentian sementara bansos beras dan SPHP bertujuan menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak anjlok selama panen raya. Namun, pemerintah harus memastikan akses pangan tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Johan, Sabtu (15/2/2025).
Menurut Johan, saat ini Perum Bulog memiliki cadangan beras sekitar 1,9 juta ton yang dianggap cukup untuk kebutuhan nasional dalam jangka pendek. Meski demikian, kebijakan ini tetap berpotensi mempengaruhi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan pangan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
