Dikhawatirkan, percepatan eksekusi anggaran ini adalah kesepakatan politik TAPD dan Tim Transisi Iqbal-Dinda.
Kehawatiran ini bukan tanpa dasar, sebab ketua TAPD yang juga Sekda NTB HL Gita Ariadi dan Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda Adhar Hakim dalam penyampaian ke media, justru kompak mengabaikan berbagai kritik atas kualitas APBD NTB 2025 yang buruk.
"Sekda merespon dengan jawaban tanpa utang belanja, sedangkan tim transisi merespon dengan menjawab tak miliki kewenangan. Ini kan maksudnya sama, senada dalam hal mengabaikan soal kualitas belanja APBD," terangnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait