Beberapa hal yang menjadi tuntutan dari HMI di antaranya ialah, meminta Pj Walikota untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan terkait melambung tingginya harga beras, berkoordinasi dengan Pj Gubernur NTB untuk mengevaluasi kinerja KPH Maria Donggomasa, mengatasi krisis air bersih di Kota Bima, mengevaluasi 20% anggaran pendidikan, menghentikan aktivitas tambang ilegal galian yang tidak memiliki izin operasi, serta mengevalusi secara menyeluruh terkait tata kelola SDM birokrasi.
Tuntutan-tuntutan tersebut diarahkan kepada Pj Walikota beserta jajarannya sebagai pemangku kebijakan baru yang akan memutar roda pemerintahan Kota Bima hingga setahun kedepan.
Wardiansyah mengungkap bahwa aksi demonstrasi Senin (2/10/23) lalu diikuti oleh setidaknya 150 orang Kader HMI Cabang Bima dan akan segera diadakan aksi kembali jika masih belum mendapat respon dari Pj Walikota.
"Untuk jumlah massa, kurang lebih ada 150-an Kader HMI Cabang Bima. Nanti akan diadakan gerakan aksi jilid 2 jika masih belum ada respon," imbuhnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
