“Kami ingin membahas pembangunan bendungan ini dengan cepat. Sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang,” kata Andi.
Pembebasan lahan Bendungan Mujur sendiri telah mulai dilakukan Pemkab Lombok Tengah semenjak tahun 2006. Namun begitu, setelahnya, proses pembebasan lahan berjalan lambat. Hitungan sementara, dibutuhkan sedikitnya Rp. 800 hingga Rp. 900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi.
Dalam pertemuan terungkap bahwa pembebasan lahan tinggal dilakukan di satu desa. Saat ini masih dalam tahap mediasi dengan warga pemilik lahan.
Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri menjelaskan, masyarakat saat ini menunggu kepastian terkait dengan harga tanah, kemudian kapan tanah tersebut akan dibayar, dan pihak yang yang akan membayar lahan tersebut. Karena itu, Bupati Pathul Bahri menyampaikan rasa terima kasihnya atas komitmen Komisi V yang tengah memperjuangkan Bendungan Mujur menjadi proyek strategis nasional.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
