DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penyalahgunaan Wewenang, Koruptor hingga Pelaku Penipuan Jadi Sasaran
Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh peserta rapat.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang sebagai tanda pengambilan keputusan.
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset dinyatakan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
Dalam laporan pembahasan, terdapat sejumlah substansi utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan UU Perampasan Aset. Pengaturannya mencakup prinsip hukum, jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan, hingga perlindungan hak masyarakat.
Berikut sejumlah pokok pengaturan yang disampaikan dalam pembahasan RUU tersebut:
1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset
Pengaturan mengenai judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi landasan perampasan aset. Ketentuan ini diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, sekaligus perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset
Mengatur cakupan tindak pidana, jenis aset, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Contohnya investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang memiliki banyak korban.
3. Ancaman pidana tetap berlaku
Pengaturan ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan dan mekanisme perampasan aset
Mengatur pembagian kewenangan secara jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana.
Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
5. Perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik
Memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Ketentuan ini juga mengatur beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.
6. Pengembalian aset kepada korban
Mengoptimalkan upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pengawasan pengelolaan aset
Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen guna memastikan proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
8. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan
Mengatur langkah pencegahan agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai alat bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.
9. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Mendorong penggunaan teknologi melalui sistem pengelolaan aset yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.
10. Tata kelola perampasan aset
Pengaturan keseluruhan proses perampasan dan pengelolaan aset diarahkan agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Dengan disahkannya RUU tersebut, pengaturan mengenai perampasan aset diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam pengembalian aset hasil tindak pidana dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Editor: Purnawarman