PON 2028 NTB Terancam Bebani APBD, DPR RI Minta Cabor Dipilih Sesuai Anggaran

LOMBOK, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengevaluasi kesiapan sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028.

Evaluasi dinilai penting mengingat pelaksanaan PON 2028 semakin dekat. Beberapa aspek yang perlu segera dipastikan antara lain kemampuan anggaran, kesiapan venue pertandingan, hingga pembentukan Panitia Besar (PB) PON.

Baca Juga

Empat Daerah Mundur, Porprov XII NTB 2026 Kini Hanya Digelar di Enam Wilayah

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB yang akrab disapa Miq Ari itu menilai seluruh pihak perlu memiliki perhitungan yang realistis agar NTB mampu menjalankan tanggung jawab sebagai tuan rumah tanpa membebani keuangan daerah.

Miq Ari juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan NTB dalam rapat koordinasi yang mempertemukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta daerah-daerah yang ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII.

Menurutnya, forum tersebut sangat penting karena membahas langsung berbagai kebutuhan persiapan penyelenggaraan PON.

"Jika begitu, kita hitung ulang saja kesiapan daerah kita. Berapa cabor yang siap kita pertandingkan di daerah kita. Selebihnya serahkan ke DKI Jakarta sebagai tempat dipertandingkan cabor tersebut karena venue di Jakarta sudah lengkap," ujar Miq Ari kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Anggaran PON Jadi Persoalan Utama

Miq Ari menjelaskan, sejak awal terdapat kesepakatan bahwa NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah harus memiliki kesiapan, termasuk dalam menyediakan kebutuhan anggaran melalui APBD.

Namun, menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mencari sumber pendanaan alternatif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi dengan pihak swasta, sponsor, maupun skema pendanaan lain yang memungkinkan.

Ia menekankan pentingnya perhitungan kemampuan fiskal daerah sebelum NTB menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

Menurut Miq Ari, pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa pembiayaan PON XXII tidak bersumber dari APBN. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan menjadi tanggung jawab daerah tuan rumah melalui APBD maupun sumber pendanaan lain yang sah.

"Segera saja dibahas berapa cabor yang siap disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Pemprov NTB. Karena anggaran Rp1 triliun itu murni dibebankan lewat APBD tanpa skema sharing dengan pemerintah pusat. Anggaran segitu belum termasuk renovasi venue," tegasnya.

DKI Jakarta Bisa Jadi Alternatif Venue

Miq Ari mengatakan, penunjukan DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penyelenggara dapat menjadi alternatif apabila NTB atau NTT tidak mampu menggelar seluruh cabang olahraga yang sebelumnya dialokasikan.

Menurutnya, fasilitas olahraga di Jakarta relatif lebih siap sehingga sejumlah pertandingan dapat dialihkan apabila kondisi anggaran maupun venue di NTB tidak memungkinkan.

Karena itu, ia meminta Pemprov NTB tidak memaksakan diri menggelar seluruh cabang olahraga apabila kemampuan fiskal dan infrastruktur belum mencukupi.

Evaluasi sejak awal dinilai lebih baik daripada menghadapi persoalan anggaran maupun venue ketika pelaksanaan PON sudah semakin dekat.

Kesiapan Venue Harus Segera Dipetakan

Selain persoalan anggaran, Miq Ari meminta Pemprov NTB bersama KONI NTB segera melakukan pemetaan terhadap seluruh venue yang akan digunakan.

Pemetaan tersebut mencakup kondisi bangunan, kapasitas, standar teknis masing-masing cabang olahraga, kebutuhan rehabilitasi, hingga estimasi biaya yang diperlukan.

Langkah tersebut penting karena besaran anggaran Rp1 triliun yang disebutkan sebelumnya bahkan belum memasukkan kebutuhan renovasi venue.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memiliki data rinci mengenai venue mana yang sudah memenuhi standar dan fasilitas mana yang membutuhkan perbaikan.

Miq Ari berharap evaluasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar keputusan mengenai jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB benar-benar berdasarkan kemampuan daerah.

Menurutnya, menjadi tuan rumah PON merupakan kehormatan bagi NTB, tetapi tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan perencanaan anggaran dan infrastruktur yang matang.

Editor: Purnawarman