SDN Beber di Lombok Tengah Tolak MBG Usai Insiden Dugaan Keracunan, Ini Respons Ketua Satgas NTB

Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap unsur dalam pengelolaan dapur MBG menjalankan tugas sesuai ketentuan, mulai dari pengawasan dapur hingga pengelolaan makanan dan pelayanan kepada penerima manfaat.

Sebelumnya, Gani juga menyatakan bahwa insiden di Lombok Tengah harus menjadi momentum untuk membenahi seluruh tahapan pelaksanaan MBG, termasuk proses pemilihan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Ratusan Siswa Terdampak

Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari lima sekolah di Kecamatan Batukliang sempat dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Mereka mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Data by name by address yang dihimpun BGN kemudian mencatat 333 penerima manfaat terdampak. Mereka berasal dari sejumlah sekolah yang mendapatkan distribusi makanan dari SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu. Seluruh korban yang sempat menjalani pemeriksaan medis dilaporkan telah diperbolehkan pulang, sementara pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.

Karena hasil pemeriksaan laboratorium belum menjadi dasar kesimpulan dalam laporan yang tersedia, kejadian tersebut masih tepat disebut sebagai dugaan keracunan atau dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG, bukan keracunan yang telah dipastikan secara medis.

SPPG yang menyalurkan makanan tersebut juga telah dikenai penghentian sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah insiden tersebut.

SDN Beber Pilih Tolak MBG Permanen

SDN Beber menjadi salah satu sekolah yang mengambil sikap berbeda setelah insiden tersebut. Sekolah bersama komite dan wali murid sepakat menghentikan penerimaan MBG secara permanen, meski pemerintah tetap menyiapkan alternatif agar kebutuhan penerima manfaat dapat dilayani melalui SPPG lain.

Keputusan itu juga berkaitan dengan kekhawatiran wali murid terhadap keamanan makanan yang diterima siswa. Sebelumnya, pihak sekolah mempersoalkan tidak adanya label batas waktu konsumsi pada wadah makanan yang diterima.

Di sisi lain, pengelola SPPG sebelumnya menyampaikan bahwa proses penyajian makanan telah dilakukan sesuai prosedur. Mereka juga menyebut adanya dugaan keterlambatan konsumsi makanan di sejumlah sekolah sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, evaluasi menyeluruh menjadi penting untuk memastikan standar keamanan pangan, waktu distribusi, penyimpanan, hingga konsumsi makanan benar-benar diterapkan secara konsisten.

Satgas MBG NTB kini menghadapi tantangan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi sekaligus menjaga agar penerima manfaat tetap memperoleh layanan program MBG melalui mekanisme yang dinilai aman.

Editor: Purnawarman