SDN Beber di Lombok Tengah Tolak MBG Usai Insiden Dugaan Keracunan, Ini Respons Ketua Satgas NTB

LOMBOK, iNewsLombok.id - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Dr. Fathul Gani, buka suara menyikapi keputusan SDN Beber, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, yang menolak menerima program MBG secara permanen setelah insiden dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa.

Gani mengatakan, salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah memindahkan penerima manfaat ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lain. Langkah tersebut diharapkan tidak menghentikan pemenuhan program bagi siswa.

Baca Juga

Buntut Insiden Dugaan Keracunan, SDN Beber Lombok Tengah Tolak MBG

"Ada beberapa alternatif kita sampaikan. Bisa saja penerima manfaat itu kita pindahkan ke SPPG yang lain sebagai alternatif kan. Harapannya penerima manfaat tetap terlayani dengan baik," ungkapnya, Sabtu (19/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Gani menyusul keputusan SDN Beber yang pada 18 September 2026 menyatakan tidak lagi menerima MBG dari dapur SPPG mana pun. Keputusan itu diambil setelah komite sekolah dan wali murid melakukan rembuk pascainsiden dugaan keracunan pada Jumat, 11 September 2026.

Ketua Komite SDN Beber Surya Darmawan sebelumnya menyebut keputusan tersebut telah disepakati bersama komite dan wali murid. Dari 252 siswa di sekolah tersebut, 226 siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG. Lima guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

Satgas Dorong Evaluasi Menyeluruh

Ditanya mengenai pelajaran yang dapat diambil dari insiden tersebut, Gani menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG.

"Harus ada evaluasi SPPI, SPPI sarjana penggerak kepala dapur istilahnya yang tugasnya mengawas dapur, ahli gizi, akunting dan relawan," terangnya.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap unsur dalam pengelolaan dapur MBG menjalankan tugas sesuai ketentuan, mulai dari pengawasan dapur hingga pengelolaan makanan dan pelayanan kepada penerima manfaat.

Sebelumnya, Gani juga menyatakan bahwa insiden di Lombok Tengah harus menjadi momentum untuk membenahi seluruh tahapan pelaksanaan MBG, termasuk proses pemilihan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Ratusan Siswa Terdampak

Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari lima sekolah di Kecamatan Batukliang sempat dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Mereka mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Data by name by address yang dihimpun BGN kemudian mencatat 333 penerima manfaat terdampak. Mereka berasal dari sejumlah sekolah yang mendapatkan distribusi makanan dari SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu. Seluruh korban yang sempat menjalani pemeriksaan medis dilaporkan telah diperbolehkan pulang, sementara pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.

Karena hasil pemeriksaan laboratorium belum menjadi dasar kesimpulan dalam laporan yang tersedia, kejadian tersebut masih tepat disebut sebagai dugaan keracunan atau dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG, bukan keracunan yang telah dipastikan secara medis.

SPPG yang menyalurkan makanan tersebut juga telah dikenai penghentian sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah insiden tersebut.

SDN Beber Pilih Tolak MBG Permanen

SDN Beber menjadi salah satu sekolah yang mengambil sikap berbeda setelah insiden tersebut. Sekolah bersama komite dan wali murid sepakat menghentikan penerimaan MBG secara permanen, meski pemerintah tetap menyiapkan alternatif agar kebutuhan penerima manfaat dapat dilayani melalui SPPG lain.

Keputusan itu juga berkaitan dengan kekhawatiran wali murid terhadap keamanan makanan yang diterima siswa. Sebelumnya, pihak sekolah mempersoalkan tidak adanya label batas waktu konsumsi pada wadah makanan yang diterima.

Di sisi lain, pengelola SPPG sebelumnya menyampaikan bahwa proses penyajian makanan telah dilakukan sesuai prosedur. Mereka juga menyebut adanya dugaan keterlambatan konsumsi makanan di sejumlah sekolah sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, evaluasi menyeluruh menjadi penting untuk memastikan standar keamanan pangan, waktu distribusi, penyimpanan, hingga konsumsi makanan benar-benar diterapkan secara konsisten.

Satgas MBG NTB kini menghadapi tantangan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi sekaligus menjaga agar penerima manfaat tetap memperoleh layanan program MBG melalui mekanisme yang dinilai aman.

Editor: Purnawarman