Gubernur NTB Tak Jadi Caretaker KONI, 2 Calon TMS Bisa Bertarung Lagi

Menurut Eko Budi, status TMS pada proses sebelumnya tidak otomatis menutup peluang kedua nama tersebut untuk kembali mencalonkan diri. Namun, mereka harus memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

"Bisa maju (Mori dan Iqbal.red) lagi asal sesuai dengan AD/ART," tegasnya.

Baca Juga

Gubernur NTB Buka Suara DPRD Minta Audit Investigatif Pergeseran BTT Rp484M Tak Muncul di LHP BPK

Dengan pernyataan tersebut, persaingan menuju kursi Ketua KONI NTB berpotensi kembali terbuka. Para bakal calon akan memiliki kesempatan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang sepanjang memenuhi persyaratan organisasi.

KONI Pusat Buka Kembali TPP

Untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan organisasi, KONI Pusat akan membentuk kembali Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP).

Tim tersebut nantinya bertugas menjalankan tahapan penjaringan calon sekaligus mempersiapkan musyawarah organisasi untuk menentukan Ketua KONI NTB.

Baca Juga

Pemprov NTB Bantah Ada Perbedaan Data Jubir Iqbal dan Inspektur Soal Tindak Lanjut Temuan BPK 2025

"Akan dibuka lagi TPP, dan caretaker nanti tugasnya melakukan musyawarah organisasi, waktunya akan dipepet, nggak sampai sebulan selesai," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan KONI Pusat menginginkan proses pergantian kepemimpinan KONI NTB segera dituntaskan. Caretaker yang ditunjuk nantinya tidak diposisikan untuk menjalankan kepengurusan dalam jangka panjang, melainkan memastikan roda organisasi berjalan sampai musyawarah organisasi digelar.

Caretaker Bukan Gubernur NTB

Penegasan bahwa Gubernur NTB tidak akan menjadi caretaker juga memperjelas bahwa posisi tersebut akan ditentukan langsung oleh KONI Pusat.

Baca Juga

Bursa Ketua Demokrat NTB Kian Panas, Gubernur Iqbal Didorong Kader Internal

Caretaker nantinya memiliki mandat terbatas, terutama untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan menyelenggarakan musyawarah sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut sekaligus membuka ruang bagi proses pemilihan Ketua KONI NTB dilakukan kembali dengan mekanisme penjaringan dan penyaringan yang baru.

Biaya Pendaftaran Tidak Diatur AD/ART

Eko Budi juga menyinggung persoalan biaya pendaftaran bakal calon Ketua KONI NTB. Menurutnya, KONI Pusat tidak akan menentukan besaran biaya pendaftaran karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam AD/ART KONI.

Dengan demikian, aspek biaya pendaftaran tidak boleh dijadikan persyaratan yang bertentangan dengan aturan organisasi.

"Biaya pendaftaran tidak akan ditentukan karena itu tidak diatur dalam AD/ART," tegasnya.

Keterangan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pelaksanaan TPP berikutnya. KONI NTB diharapkan menjalankan proses penjaringan berdasarkan ketentuan organisasi dan menghindari persyaratan yang tidak memiliki dasar dalam AD/ART.

Pemilihan Ketua KONI NTB Masuk Tahap Baru

Dengan akan dibentuknya kembali TPP dan ditunjuknya caretaker oleh KONI Pusat, proses pemilihan Ketua KONI NTB kini memasuki tahapan baru.

Peluang bagi Mori Hanafi dan Lalu Iqbal untuk kembali maju juga membuat peta persaingan belum sepenuhnya tertutup. Namun, keputusan akhir mengenai siapa saja yang dapat mengikuti pemilihan tetap akan bergantung pada hasil verifikasi persyaratan berdasarkan AD/ART.

KONI Pusat menargetkan proses tersebut berlangsung cepat sehingga kepengurusan definitif KONI NTB dapat segera terbentuk melalui musyawarah organisasi.

Editor : Purnawarman