Aktivis NTB Desak Transparansi Perjalanan Dinas Gubernur NTB ke Turki, Minta Dewan Klarifikasi
LOMBOK, iNewsLombok.id – Aktivis senior Nusa Tenggara Barat (NTB), Hasan Masat, mempertanyakan agenda perjalanan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke Turki pada akhir Oktober 2026. Dia menilai keberangkatan tersebut perlu dijelaskan kepada publik karena bertepatan dengan pembahasan dokumen penting Paripurna penandatanganan KUA PPAS APBD NTB 2027.
Direktur LesaDemarkasi itu meminta DPRD NTB memanggil gubernur untuk memberikan klarifikasi mengenai tujuan perjalanan, agenda yang dijalankan, serta hasil kunjungan bagi daerah.
Menurutnya, publik perlu mengetahui alasan pembahasan anggaran daerah tertunda ketika pemerintah dan legislatif seharusnya memprioritaskan penyelesaian perencanaan pembangunan.
Hasan menilai keterlambatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. Dia menegaskan, pembahasan APBD merupakan agenda strategis yang berkaitan langsung dengan perencanaan program pemerintah dan kepentingan masyarakat.
"Menghindari pembahasan (Paripurna KUA PPAS APBD 2027.red) strategis di NTB. DPRD harus segera memanggil klarifikasi. Sehingga molor," tegas Direktur LesaDemarkasi itu, Jumat (20/11/2026).
Dia juga menyoroti kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan tetap dituntut memenuhi kewajiban membayar pajak. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap proses penyusunan anggaran.
"Kenapa pembahasan perencanaan dihindari, harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil Al Haddar membenarkan bahwa Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sedang melakukan kunjungan ke Turki ketika rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 dijadwalkan pada 26 Oktober 2026.
Yek Agil menjelaskan, DPRD menghendaki dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh gubernur sebelum dibawa ke rapat paripurna. Kondisi itu membuat agenda harus dijadwalkan ulang.
"Gubernur sedang diluar daerah, kunjungan ke Turki dan kembali 31 oktober. KUA PPAS APBD NTB 2027 harus ditanda tangan basah oleh Gubernur. Ya konsekwensi akan ditunda sampai seminggu, karena 30 Nopember harus sudah diketok APBD 2027," ungkapnya.
Rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 26 Oktober 2026 akhirnya dijadwalkan ulang. Berdasarkan pemberitaan saat itu, DPRD NTB menetapkan 12 November 2026 sebagai jadwal pengganti. Pemprov NTB melalui juru bicaranya Akhsanul Khalik juga menyampaikan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik, sementara DPRD menghendaki tanda tangan basah untuk kelengkapan administrasi paripurna.
Dalam perkembangan berikutnya, DPRD NTB menggelar paripurna penyampaian penjelasan gubernur atas Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 pada 9 November 2026. Tahapan pembahasan berlanjut dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban gubernur pada 17 November 2026.
Dari sisi perencanaan fiskal, rancangan APBD NTB 2027 memuat proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp6,22 triliun. Sementara itu, belanja daerah dalam dokumen yang disampaikan DPRD direncanakan sekitar Rp6,06 triliun. Angka tersebut masih merupakan rancangan yang dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan tahapan pembahasan yang telah berjalan, sorotan Hasan kini mengarah pada perlunya keterbukaan pemerintah daerah mengenai agenda dan hasil kunjungan luar negeri gubernur, sekaligus akuntabilitas atas proses penyusunan APBD yang menyangkut kepentingan masyarakat NTB.
Editor: Purnawarman