Pemprov NTB Respon GP Ansor soal Kebakaran Sade, BTT Tak Bisa Sembarangan Digunakan

Baca Juga

IPM NTB 2025 Naik Jadi 73,97, Akademisi: Jangan Terburu-buru Klaim Keberhasilan Iqbal-Dinda

Kebakaran yang terjadi pada malam 22 Agustus tersebut berlangsung cepat. Material bangunan tradisional yang banyak menggunakan kayu, bambu, serta atap berbahan ilalang membuat api mudah merambat di kawasan permukiman yang padat.

BPBD NTB menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 WITA, sementara sejumlah laporan lapangan menyebut proses pemadaman masih berlangsung hingga tengah malam.

Puluhan armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran. Bantuan datang dari sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB, serta seluruh unit Damkartan Kabupaten Lombok Tengah.

Baca Juga

Pemprov NTB Bantah Ada Perbedaan Data Jubir Iqbal dan Inspektur Soal Tindak Lanjut Temuan BPK 2025

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga langsung meninjau lokasi setelah tiba dari Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana tersebut.

Dalam konteks penggunaan anggaran, Aka menjelaskan bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) memang merupakan instrumen APBD yang dapat digunakan untuk menangani keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Namun, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Regulasi memang memberikan ruang bagi pemerintah untuk bergerak cepat dalam keadaan darurat. Tetapi BTT tidak otomatis menjadi instrumen untuk membiayai seluruh kebutuhan yang muncul setelah suatu bencana. Kita harus membedakan antara penanganan kedaruratan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Baca Juga

SILPA NTB Rp431 Miliar di APBD Bukan Sekedar Efisiensi, Percepat Serapan Anggaran dan OPD Dievaluasi

Menurut Aka, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki peran utama dalam menangani masyarakat terdampak karena lokasi kebakaran berada di wilayah kabupaten tersebut. Sementara Pemerintah Provinsi NTB tetap memberikan dukungan, koordinasi dan fasilitasi sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah bekerja dalam satu sistem. Kehadiran Pemerintah Provinsi tidak semata-mata diukur dari penggunaan satu instrumen anggaran tertentu. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh tingkatan pemerintahan bekerja bersama agar masyarakat segera tertangani,” ujarnya.

Rekonstruksi Sade Tak Bisa Disamakan dengan Permukiman Biasa

Aka menekankan bahwa penanganan Desa Adat Sade memiliki kekhususan karena kawasan tersebut bukan sekadar permukiman warga, melainkan salah satu kawasan adat dan destinasi wisata budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sasak.

Baca Juga

Bukan Tambah PPPK Baru, Akademisi Minta Gubernur NTB Tingkatkan Kompetensi Eks Honorer

“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, tata ruang, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak. Karena itu, membangun kembali Sade harus dilakukan dengan cara yang tepat,” katanya.

Ia mengatakan proses rekonstruksi harus diawali dengan pendataan tingkat kerusakan, identifikasi karakter bangunan dan kawasan, serta melibatkan masyarakat dan tokoh adat Sade.

“Jangan sampai kita terlalu cepat membangun, rumah-rumah memang kembali berdiri, tetapi karakter dan keaslian Sade justru hilang. Karena itu, masyarakat adat harus menjadi bagian penting dalam proses rekonstruksi,” tegas Aka.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri telah menyatakan akan menyiapkan penataan kembali kawasan Desa Adat Sade dengan tetap mempertahankan nilai adat dan budaya. Evaluasi juga diarahkan pada tata ruang permukiman, akses penanganan keadaan darurat, serta penggunaan material bangunan yang tetap mempertimbangkan karakter tradisional Sade.

Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim gabungan Polda NTB dan Polres Lombok Tengah telah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari petunjuk mengenai sumber api.

Pemulihan Warga Jadi Prioritas

Aka mengatakan kebutuhan mendesak warga terdampak tetap menjadi prioritas pemerintah. Selain tempat tinggal, pemerintah perlu memastikan pelayanan dasar, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga pemulihan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Hal tersebut penting karena kehidupan masyarakat Sade juga memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pariwisata, perdagangan kerajinan dan usaha ekonomi berbasis budaya.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan terus berkoordinasi agar penanganan darurat berjalan beriringan dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan.

Aka kembali mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang memberikan perhatian terhadap musibah kebakaran tersebut.

“Setiap kepedulian dan masukan tentu kami hargai. Pemerintah menerima semangat itu sebagai energi bersama untuk membantu masyarakat Sade. Tugas pemerintah adalah memastikan setiap niat baik diterjemahkan menjadi langkah yang tepat, sesuai aturan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen mengawal pemulihan Desa Adat Sade.

“Yang kita bangun bukan hanya rumah yang terbakar, tetapi kehidupan masyarakat dan warisan budaya yang ada di dalamnya. Sade harus segera pulih, tetapi ketika dibangun kembali, kita harus memastikan Sade tetap menjadi Sade,” pungkasnya.

Editor : Purnawarman